Page 38 - Majalah POM VOL7/No.2/2025

Jendela

3 Lembaga, 1 Tujuan:

BPOM-Kemkes-Kemhan

Desa Kuat, Bangsa Sehat

Penulis : Galuh Hesti Wulandari,
Ni Made Ayu Rahmawati
Editor : Hendriq Fauzan Kusfanto
Pengawasan obat dan makanan bukan sekadar urusan kesehatan, ia menyentuh denyut ekonomi, memengaruhi
tatanan sosial, dan menjadi bagian dari fondasi ketahanan bangsa. Namun, memastikan ketersediaan obat hingga
ke pelosok negeri masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Obat bukan hanya kebutuhan vital masyarakat, tetapi
juga salah satu pilar ketahanan nasional. Menjawab tantangan ini, BPOM bersinergi dengan Kementerian Kesehatan
(Kemkes) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memastikan setiap warga, di manapun berada, mendapat
akses obat yang aman, bermutu, dan terjangkau.

i sebuah ruangan megah penuh
nuansa merah-putih di kantor
DKementerian Pertahanan, 3
pimpinan nasional, Kepala BPOM
Taruna Ikrar, dan Menteri Pertahanan
Jenderal (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin,
serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, secara resmi menandatangani
Memori Kesepakatan (Memorandum of
Understanding/MoU) tentang Optimalisasi
Kerja Sama Kementerian/Lembaga
untuk mendukung Strategi Transformasi
Pemerintah di Bidang Kesehatan
dan Farmasi. Jabat tangan yang
erat menunjukan komitmen bersama
untuk mewujudkan ketersediaan dan
keterjangkauan obat serta pelayanan
kesehatan kepada seluruh masyarakat
Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menkes Budi Gunawan Sadikin
memberikan keterangan pers setelah penandatangan Memori Kesepakatan kerja sama antara BPOM,
MoU ini lahir sebagai respons Kemhan, dan Kemkes di Jakarta, Selasa (22/07/2025)
langsung atas arahan Presiden RI
Prabowo Subianto untuk mempercepat
pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Sementara itu, Kemkes memperkuat yang menawarkan obat generik
Merah Putih (KDMP/KKMP). Program program ini dengan menyiapkan fasilitas berkualitas dengan harga 50% lebih
ini menjadi langkah strategis pemerintah pelayanan dan distribusi sesuai standar murah dari pasaran. Inisiatif ini bertujuan
untuk memutus rantai ketimpangan pelayanan kesehatan. memeratakan akses obat aman dan
akses obat di Indonesia. Melalui 80.081 Urgensi program ini semakin jelas terjangkau, menekan peredaran obat
koperasi yang tersebar di seluruh desa, jika melihat kondisi yang ada. Hingga ilegal, serta menjadikan desa sebagai
gerai apotek desa akan hadir membawa Juli 2025, dari 23.195 nomor izin edar garda terdepan layanan kesehatan.
obat-obatan murah namun bermutu obat yang resmi beredar, 94% bahan
hingga ke wilayah yang selama ini sulit bakunya masih bergantung pada Peran Strategis BPOM
dijangkau. impor. Ketergantungan ini membuat Untuk mendukung program Koperasi
Dalam skema kerja sama ini, Kemhan harga obat tinggi, mendorong sebagian Merah Putih, Kemhan ditugaskan
dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masyarakat memilih obat murah tanpa memproduksi obat generik yang aman,
mengemban peran krusial sebagai memperhatikan kualitas. Sehingga berkhasiat, berkualitas, dan terjangkau.
penyedia pasokan obat melalui Lembaga memicu peredaran obat ilegal dan palsu Selama puluhan tahun, fasilitas produksi
Farmasi TNI (LAFI). BPOM akan yang mengancam kesehatan publik. obat TNI melalui LAFI telah memenuhi
memastikan semua produk yang masuk Diluncurkan pada 21 Juli 2025, kebutuhan kesehatan pasukan di 3
ke gerai apotek desa telah terjamin Koperasi Merah Putih hadir dengan matra dan Pusat Kesehatan TNI. Kini,
keamanan, khasiat, dan mutunya. layanan unggulan gerai apotek desa LAFI diminta memperluas perannya,

38

Vol.7/No.2/2025