Page 228 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 228
Kiri
Iwa Kusuma
Sumantri sedang
berbicara dalam
sebuah acara
(Sumber: Arsip
Nasional Republik
Indonesia) Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo berakhir dan digantikan Kabinet Burhanuddin Harahap, Iwa kembali
menjadi anggota DPR mewakili fraksi pembangunan. Ia juga menjadi Ketua Badan Musyarawah Sunda
42
Kanan (BMS). Pada tahun 1958 ia meninggalkan dunia politik dan bergabung ke dalam lembaga pendidikan. Atas
Iwa Kusuma usul Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Rektor
Sumantri, Menteri
Perguruan Tinggi Universitas Padjajaran (Unpad) di Bandung. Ketika menjabat Rektor Unpad, Iwa mengusulkan adanya
Ilmu Pengetahuan I, 43
tahun 1961-1962 Undang-undang (UU) Perguruan Tinggi untuk memperbaiki mutu pendidikan. Ia juga menghapus
44
(Sumber: Arsip sistem perploncoan yang feodal dan diganti dengan sistem pengenalan biasa yang lebih egaliter. Saat
Nasional Republik menjabat sebagai Rektor Unpad inilah Iwa dikukuhkan sebagai guru besar di bidang hukum pidana. Ia
Indonesia)
menyampaikan pidato pengukuhan berjudul “Revolusionisasi Hukum Indonesia”.
MENTERI PTIP, MANIPOL-USDEK, PEREMAJAAN UNIVERSITAS, DAN UU
PERGURUAN TINGGI
Pada penghujung dasawarsa 1950-an krisis di bidang politik, militer, dan kedaerahan yang menggerogoti
45
demokrasi parlementer berubah menjadi pukulan mematikan. Sederet kabinet yang dibentuk oleh
Iwa kurang begitu baik. Menurut Iwa, Sjahrir sebagai ketua Badan Pekerja (BP) Komite Nasional koalisi partai ternyata gagal menentukan arah politik dan malah melahirkan konflik-konflik politik yang
Indonesia Pusat (KNIP) berjalan sendiri tanpa kontrol anggota ataupun sidang anggota. Perundingan- tiada habisnya. Dalam tubuh internal angkatan darat serta hubungan politik antara politisi dan militer
46
perundingan dengan Inggris dan Belanda yang disiapkannya mencemaskan pemimpin lain, seperti tidak selalu stabil. Masalah tersebut diperparah oleh tumbuhnya permusuhan di daerah-daerah yang
Soekarno, Soebardjo, dan Iwa. Tindakan Sjahrir tersebut dianggap Iwa sebagai “inkonstitusionil”. Atas tidak puas atas mekanisme pengaturan hubungan antara pusat dan daerah. Percikan yang terjadi di
sikap tersebut Iwa menerima surat keputusan pemberhentian sebagai Menteri Sosial sesampainya di beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi membuka peluang bagi Soekarno mengambil alih kendali.
Jakarta sepulang dari perundingan. Iwa memutuskan menjadi oposisi terhadap jalan diplomasi yang Soekarno, yang mengeluhkan kecilnya peran presiden sebagaimana diamanatkan Undang-undang
36
ditempuh Perdana Menteri Sjahrir. Ia bergabung dengan Persatuan Perjuangan (PP) yang dipimpin Tan Dasar Sementara (UUDS) 1950, mengajak rakyat memikul bersama kegagalan demokrasi liberal
Malaka yang juga menentang politik berunding dengan Belanda. PP memiliki slogan “merdeka 100%”. dan mendukung gagasannya mengenai demokrasi terpimpin yang dianggap lebih sesuai dengan alam
37
Gagasan mereka berpengaruh besar sebab Jenderal Soedirman secara terbuka memberikan dukungan kenyataan Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, demokrasi liberal bertentangan dengan proses
47
dalam sebuah rapat terbuka di Purwokerto dengan mengatakan “... lebih baik diatoom sama sekali politik yang dibutuhkan oleh Indonesia. Segala lembaga yang didasarkan pada filosofi tersebut harus
daripada merdeka ta’ 100%”. 38 disingkirkan, termasuk parlemen yang ada, dan diganti dengan model kepemimpinan serta perencanaan
yang berpandangan benar. “Apabila kita hendak membangun masyarakat sosialis di Indonesia maka
Perbedaan politik antara PP dan pemerintah yang semakin memanas berujung pada aksi penculikan kita harus memiliki perencanaan komprehensif, dan perencanaan tersebut harus dijalankan dengan
Sjahrir pada tahun 1946. Sebagai tindak balasan, para tokoh PP, seperti Tan Malaka, Yamin, Ahmad pengarahan yang cakap, jadi kita harus punya demokrasi terpimpin,” kata Soekarno dalam diskusi
Soebardjo, Boentaran, dan Iwa, ditangkap oleh pemerintah dan dipenjarakan. Iwa dipindahkan dari dengan Dewan Nasional ketika menggodok konsep demokrasi terpimpin pada bulan Juli 1958. 48
satu penjara ke penjara lain sebelum akhirnya dibebaskan pada tanggal 9 Agustus 1948 oleh Presiden
Soekarno. Iwa mendapat grasi dan namanya direhabilitasi karena tidak terbukti bersalah. Pada tahun 1959, melalui Dekrit Presiden, Soekarno menghapus UUDS 1950, membubarkan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dan memberlakukan kembali Undang-undang Dasar
Ketika Belanda melaksanakan aksi militer kedua pada bulan Desember 1948, Iwa Kusuma Sumantri (UUD) 1945. Dengan langkah tersebut Soekarno ingin mengembalikan Indonesia ke jalan politik yang
yang sedang berada di Yogyakarta ikut ditangkap bersama dengan Soekarno dan Hatta serta pemimpin- semestinya, yaitu berdasarkan semangat revolusi antiimperialisme dan bukan berdasarkan ideologi
pemimpin lain seperti Sjahrir dan Ali Sastroamidjojo. Sesudah dibebaskan oleh Belanda, Iwa masuk liberal. Hal ini diungkapkan secara gamblang oleh Soekarno dalam pidato pada Hari Kemerdekaan
Partai Murba yang didirikan oleh Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik pada tahun Indonesia tahun 1959. Bagi Soekarno, tahun 1959 merupakan tahun “penemuan kembali revolusi kita”
1948. Ia diminta Partai Murba menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat sesudah melewati masa 1950-1955 yang kacau balau. Setelah melewati masa itu, menurut Soekarno,
(DPR-RIS) mewakili kelompok progresif lembaga ini. 39 kita mengalami purgatorio ‘penyucian’ dan melanjutkan perjalanan Indonesia di atas rel revolusi demi
49
Jabatan penting yang diemban Iwa berikutnya adalah Menteri Pertahanan dalam Kabinet Ali mengejar cita-cita revolusi, yaitu masyarakat adil dan makmur. Sarana mencapai tujuan itu hanya
Sastroamidjojo tahun 1953 mewakili faksi progresif. Posisi ini strategis, tetapi memiliki tantangan berat bisa melalui demokrasi terpimpin, yang merupakan demokrasi kekeluargaan, tanpa anarki liberalisme,
50
sebab Iwa harus membenahi perpecahan di dalam Angkatan Darat pasca peristiwa 17 Oktober 1952. tanpa autokrasi diktator. “Manifesto Politik” yang digaungkan oleh Soekarno lewat pidatonya
Program inti Iwa menyatakan bahwa “wibawa militer harus dikembalikan ke dalam proporsi yang tersebut dilengkapi dengan simbol-simbol ideologis, yaitu loyalitas terhadap UUD 1945, sosialisme
40
sewajarnya”. Iwa membuat kebijakan yang menjadikan Jakarta sebagai daerah militer tersendiri yang Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Rangkaian simbol-
terpisah dengan Jawa Barat. Buah program tersebut adalah pembentukan Kodam V Jaya. Selain itu Iwa simbol ideologis ini kemudian dipopulerkan dengan akronim “Manipol-USDEK”, singkatan yang
melambangkan kegemaran Soekarno melontarkan slogan-slogan yang menyengat.
51
memberi perhatian kepada pembangunan asrama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan
pensiun janda pahlawan. Perwira-perwira militer yang berprestasi pun diusulkan untuk mendapat Salah satu lembaga strategis yang dapat menyalurkan dan menanamkan gagasan Manipol-USDEK
41
pendidikan di luar negeri. secara efektif kepada masyarakat adalah lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi. Sebagai
216 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 217
