Page 273 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 273

BIDANG FILM   berpendapat bahwa Taman-taman Kebudayaan ini bisa menjadi benteng kita dalam melawan segala
               macam subversi kebudayaan imperialis dan oleh karena itu harus dibangun dan diselenggarakan sesuai
 Soemardjo mengemukakan beberapa gagasan dalam bidang industri dan seni film nasional antara lain   dengan kepribadian bangsa Indonesia.
 sebagai berikut:

 1.  Penggunaan Program Nasional Film yang dihasilkan oleh Musyawarah Film Nasional ke-1
 sebagai bahan pokok bagi kebijaksanaan pemerintah di lapangan film.  BIDANG KESUSASTRAAN
 2.  Mengatur impor film, di samping sebagai suplesi produksi nasional, juga dengan dasar-dasar   Situasi kesusastraan Indonesia sampai akhir tahun 1950an, menurut Soemardjo, belumlah
 kultural sesuai dengan kepentingan pendidikan massa rakyat dalam periode penyelesaian   menggembirakan. Artinya, belum cukup mempunyai peran nyata bagi kehidupan dan perkembangan
 Revolusi Agustus 1945.  spiritual bangsa Indonesia yang tengah menyelesaikan revolusi nasionalnya. Walaupun harus diakui
 3.  Memusatkan distribusi film dan menguasai penggunaan seluruh gedung bioskop di bawah   bahwa  ada karya sastra-karya sastra baru yang  baik dan berguna dan daya  cipta  para sastrawan
 suatu badan nasional yang dibimbing oleh pemerintah.   Indonesia  tidaklah  menyerah  kalah  kepada  segala  macam  kesukaran  yang  menimpanya. Mengingat
 4.  Membentuk suatu badan khusus pemerintah yang membimbing perkembangan industri dan   keadaan objektif peralatan kesusastraan Indonesia dewasa ini, seperti penerbit dan perpustakaan-
 seni film nasional. Jika pemerintah berpendapat bahwa badan untuk ini adalah Dewan Film   perpustakaan, Someardjo mengusulkan kepada pemerintah agar:
 Pemerintah yang  sekarang  sudah ada, diusulkan agar badan itu dirombak atau ditambah   1.  Memberikan tugas dan tanggung jawab serta  fasilitas kepada  para  sastrawan untuk lebih
 personalianya  dengan  para  wakil  dari  kalangan  seniman  dan  industri  film  nasional,  sebab   langsung mengenal masalah kehidupan Rakyat Indonesia bagi penggubahan karya sastra-
 mereka itulah yang akan melaksanakan program nasional Indonesia di lapangan film.  karya sastra mereka.
                     2.  Memberikan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas kerja pada sastrawan Indonesia untuk
                        melakukan penyelidikan ilmu dan menggubah karya sastra-karya sastra yang bersifat sejarah
 BIDANG MUSIK
                        perjuangan Rakyat Indonesia.
 Soemarjo mengusulkan empat aspek dalam pengembangan musik sebagai berikut:  3.  Menerbitkan hasil karya mereka dan menyebarkannya secara baik.
 1.  Supaya impor piringan hitam yang sekarang ini liar dibimbing oleh pemerintah atau suatu   Tindakan-tindakan ini sangat penting untuk membimbing dan memberikan syarat-syarat perkembangan
 badan  yang  ditunjuk  untuk  itu. Impor  piringan  hitam  hendaknya  mempunyai suatu  dasar   bagi kesusastraan Indonesia yang berakar pada masalah-masalah kehidupan dan perjuangan Rakyat
 kultural yang sesuai dengan kepentingan penyelesaian Revolusi Agustus dan perkembangan   Indonesia  sendiri dan  dengan  begitu  kesusastraan  Indonesia  bukan  hanya  berakar  dan  tumbuh
 apresiasi musik yang sehat dari masyarakat bangsa Indonesia.  pada massa rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi juru bicara kemanusiaan, keadilan, dan keindahan
 2.  Supaya pemerintah mendirikan suatu pusat lembaga musik di mana musik rakyat dan daerah   perjuangan serta cita-cita rakyat.
 kita diolah dan dikembangkan secara ilmiah dan kerakyatan.
 3.  Supaya Radio Republik Indonesia (RRI) dan/atau Departemen Pendidikan, Pengajaran dan   BIDANG PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
 Kebudayaan secara konkrit membantu perkembangan ansambel paduan-paduan suara yang
 sekarang sudah mulai tumbuh.  Di samping memperbaiki semua lembaga pendidikan dan pengajaran pemerintahan di lapangan seni,
 4.  Supaya pemerintah memberikan tugas dan fasilitas kerja kepada komponis-komponis   satra, dan filsafat, Soemardjo berpendapat bahwa sangat perlu dan mendesak menyelenggarakan suatu
 Indonesia.    pendidikan kebudayaan pada sekolah rakyat, sekolah menengah, dan universitas karena pemuda dan
               pelajar/mahasiswa  Indonesialah  yang  sangat  diganggu  atau  sangat  dirusak  perkembangannya  dalam

 PEMBANGUNAN TAMAN-TAMAN KEBUDAYAAN  hal  kebudayaan  dan  moral  revolusinya  oleh  “musik-musik  histeris,  lektur  cabul,  dan  film  dekaden
               kebudayaan imperialis”. Oleh karena itu diharapkan sekolah-sekolah tersebut menyelenggarakan
 Somardjo menyambut baik keputusan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang hendak   secara meluas dan terpimpin pendidikan dan kegiatan-kegiatan senirupa dan atau kerajinan tangan,
 membangun Taman-taman Kebudayaan pada beberapa kota besar sebagai permulaan. Keputusan itu   seni drama (untuk sekolah menengah ke atas), paduan suara, serta tari dan musik dengan instrumen
 sudah nyata, namun masih belum direalisasi. Oleh karena itu diusulkan kepada pemerintah supaya   musik rakyat.
 tingkat pertama membangun sebuah Taman Kebudayaan di Jakarta dengan menggunakan Taman Raden
 Saleh dan semua gedung peninggalan almarhum Raden Saleh.

 Di samping di beberapa  kota yang sudah mempunyai tempat untuk Taman-taman Kebudayaan,
 pembangunannya perlu sesegera mungkin dimulai dalam waktu yang singkat manakalah syarat-
 syarat pembangunannya sudah bisa disediakan oleh pemerintah. Menurut Soemardjo tidak ada
 salahnya  jika  pemerintah  dalam  hal  membangun  Taman-taman  Kebudayaan  mengajak  organisasi-
 organisasi kebudayaan dan organisasi masyarakat lainnya, sehingga rencana atau putusan-putusan itu
 tidak dingin di dalam arsip pemerintah saja. Lebih lanjut Soemarjo mengusulkan agar Taman-taman
 Kebudayaan ini dapat berfungsi (1) sebagai forum bagi perkembangan dan kegiatan-kegiatan kesenian
 dan  kebudayaan  rakyat  dan  (2) menjadi taman  rekreasi  dan  entertainment  bagi rakyat. Soemardjo




 260  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018  261
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278