Page 364 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Atas
Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan
Daoed Joesoef
Memberikan
keterangan pers
mengenai rapat kerja
Rektor Universitas/ Kebijakan NKK berlaku resmi setelah Mendikbud Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan No.
Institute Negeri dan 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus dan BKK berlaku resmi setelah keluarnya Surat
Kantor Pendidikan
dan Kebudayaan se Keputusan No. 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Dengan keluarnya kedua SK
Indonesia di hotel
Sahid Jaya, Jakarta tersebut kampus menjadi kawasan “steril” kegiatan politik. Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di
(Sumber: semua perguruan tinggi dibubarkan.
Perpustakaan
Nasional Republik Kebijakan yang dianggap kontroversial ini sebetulnya merupakan akumulasi serentetan peristiwa
Indonesia)
yang melibatkan mahasiswa pada masa-masa sebelumnya. Muara dari berbagai peristiwa tersebut
Tengah adalah protes terhadap pemerintah dan pemerintah tampaknya tidak ingin lagi menjadi sasaran
Menteri Pendidikan protes tersebut. Pada tahap paling awal sejarah Indonesia kontemporer, kebebasan yang dinikmati
dan Kebudayaan
Dr. Daoed Joesoef mahasiswa, misalnya, berhasil menumbangkan rezim Orde Lama pada tahun 1966. Selanjutnya pada
meresmikan diskusi
apresiasi sastra tahun 1971 mahasiswa memprotes sikap pemerintah yang dianggap berpihak kepada salah satu
dalam rangka peserta Pemilihan Umum (Pemilu), Golongan Karya. Keberpihakan pemerintah dianggap mahasiswa
memperingati
Sumpah Pemuda ke- menyebabkan Pemilu tidak berjalan sesuai dengan mottonya: jujur dan adil. Oleh karena itu mahasiswa
51 di Taman Ismail mengkampanyekan “golongan putih”, yakni tidak ikut-serta memberi suara dalam Pemilu. Mahasiswa
Marzuki tanggal 29
Oktober 1979 juga mengkritisi rencana pemerintah membangun Taman Mini Indonesia Indah tahun 1973 karena
(Sumber: dianggap memboroskan keuangan negara yang saat itu nilainya sebesar Rp 10,5 milyar. Mahasiswa
Perpustakaan
Nasional Republik juga memprotes keras derasnya modal asing masuk ke Indonesia dan mereka kemudian turun ke jalan
Indonesia)
berdemontrasi. Demonstrasi yang kemudian dikenal dengan Mala Petaka Lima Belas Januari (Malari)
tahun 1974 itu dianggap pemerintah sebagai kegiatan yang keterlaluan, apalagi dilakukan pada saat
Bawah
Menteri Pendidikan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia (Jakarta).
dan Kebudayaan
Dr. Daoed Joesoef Bagi Daoed Joesoef apa yang dilakukan oleh mahasiswa di atas merupakan kegiatan politik praktis,
membuka pameran
Seni Patung padahal mahasiswa bukan bagian pelaku politik praktis. Tugas utama mereka adalah membangkitkan
Indonesia 1981 di kemampuan nalar individu serta mengembangkan kemampuan berpikir analisis dan sintetis. Daoed
Balai Budaya
(Sumber: Joesoef mempersilakan mahasiswa mempelajari politik, tetapi tidak berpolitik praktis. Dengan
Perpustakaan memperkenalkan NKK/BKK ia berupaya mengembalikan kampus sebagai lingkungan kaum intelektual,
Nasional Republik
Indonesia) lingkungan tempat menuntut ilmu, dan tempat menyemai benih-benih kecendekiawanan. Organisasi
kemahasiswaan yang diperbolehkan hanya pada tingkat fakultas (senat mahasiswa) dan jurusan
(himpunan mahasiswa). Konsep kebijakan NKK/BKK berhasil “membelenggu” kehidupan kampus agar
steril dan jauh dari campur tangan kebijakan politik pemerintah.

Sejalan dengan pemberlakuan NKK/BKK Daoed Joeseof memperkenalkan sistem pendidikan Satuan
Kredit Semester (SKS). Melalui sistem ini mahasiswa dituntut untuk segera menyelesaikan kuliah.
Mereka diprogram bisa menamatkan pendidikan dalam waktu empat sampai tujuh tahun. Program
ini berbeda jauh dengan sistem lama yang mahasiswanya bisa selesai dengan gelar Doktorandus/
Doktoranda, Sarjana Hukum, atau Insinyur hingga belasan tahun. 14

Segenap kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus pada saat itu, sebagaimana ditulis Daoed
Joesoef dalam buku Rekam Jejak Anak Tiga Zaman, tidak sesuai dengan hakikat kampus sebagai
masyarakat ilmiah. Akibatnya tidak kondusif bagi usaha pemenuhan kebutuhan demokrasi untuk
pembentukan masyarakat sipil; padahal eksistensi masyarakat sipil seharusnya menjadi ideal bagi
gerakan mahasiswa dan bukan menjadi politikus insidental-sporadis di jalan raya. Melalui kebijakan
NKK/BKK, Daoed Joesoef ingin mahasiswa menjadi pemikir seperti Bung Hatta dan bukan sibuk
demonstrasi.

Seperti disebut di atas, pada Agustus 1978 Daoed Joesoef membentuk Komisi Pembaruan Pendidikan
Nasional. Komisi ini bertugas merumuskan pendidikan nasional yang bersifat semesta, menyeluruh,
dan terpadu. Pertama, yang dimaksud semesta meliputi seluruh elemen kebudayaan, mulai dari logika,
etika, estetika, nilai-nilai moral, hingga spiritual. Kedua, menyeluruh dalam arti meliputi setiap jenis

352 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 353