Page 379 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Buku pelajaran Atas dan Tengah
Pendidikan Sejarah Menteri Pendidikan
Perjuangan Bangsa dan Kebudayaan
(PSPB) untuk siswa Prof. Dr. Nugroho
SMP kelas 1 Notosusanto
(Sumber: Direktorat membuka raker
Sejarah) khusus IKIP/Univ.
FKIP dan Kopertis
se-Indonesia
yang dihadiri
Dirjen Pendidikan
Tinggi, Sukardji
Ranuwirhadjo, para
Rektor dan Rektor
IKIP Jakarta Prof.
Cony Semiawan
di Hotel Wisata,
Jakarta 1 April 1985
(Sumber:
Perpustakaan
Nasional Republik
Indonesia)

Bawah
Wakil
Presiden Umar
Wirahadikusumah
didampingi Menteri
Pendidikan dan
Nugroho menganggap bahwa pendidikan membuat peserta didik menjadi orang yang aktif dan kreatif. Kebudayaan,
Prof. Nugroho
Sekolah hendaknya menjadi sebuah lembaga yang mendidik siswa mampu berbuat untuk dirinya, Notosusanto sedang
mampu mengembangkan apa yang diberikan kepadanya, baik pada masa dia sekolah maupun setelah membuka kegiatan
pendidikan di Jakarta
menamatkan sekolah. Dengan demikian sekolah tidak boleh membuat siswa hanya menerima dan (Sumber: Arsip
mencukupkan apa yang disajikan oleh para guru semata. Nugroho menganut pandangan “jangan Nasional Republik
Indonesia)
memberi ikan kepada peserta didik, tetapi berilah dia pancing.” Memberi ikan hanya akan membuat
siswa memakan apa yang diberikan kepadanya, mencukupkan apa yang dimilikinya saja. Sebaliknya bila
memberi pancing siswa akan aktif dan memiliki kemampuan untuk berbuat; tidak hanya untuk waktu
yang sesaat, tetapi juga untuk masa yang lama dalam hidupnya. 6

Suatu kebijakan penting dilakukan Nugroho adalah mengubah Kurikulum 1975 menjadi Kurikulum
1984. Melalui perubahan ini Nugroho memasukkan pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa
(PSPB) sebagai mata pelajaran wajib mulai dari jenjang sekolah dasar sampai menengah atas. Di samping
itu Nugroho juga menjadikan mata pelajarah Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia (SNID) sebagai
mata pelajaran wajib, terpisah dengan PSPB. Ide dasar dari mata pelajaran ini adalah agar peserta didik
memperluas dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 serta meningkatkan rasa cinta
kepada tanah air. Dengan mengikuti pelajaran ini peserta didik mengenal sejarah bangsanya dan sejarah
dunia dengan lebih baik di samping dapat mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah.
7
Gagasan tersebut didasarkan pada hasil kajiannya mengenai materi ajar di pendidikan dasar dan
menengah yang terlalu mementingkan materi yang bersifat saintik sehingga kurang memberi tempat
pada pendidikan karakter dan akhlak. Alasan lain yang juga sering disebut sebagai dasar pemberlakuan
mata pelajaran yang berkaitan dengan sejarah adalah kenyataan yang ditemukan pada taruna akademi
militer. Disebutkan bahwa suatu kali Jenderal M. Yusuf mendapati kenyataan bahwa taruna AKABRI
memiliki pengetahuan yang dangkal mengenai sejarah perjuangan bangsanya sendiri. Berangkat
dari kenyataan tersebut, M. Jusuf menyampaikan kepada Presiden Soeharto mengenai pentingnya
penanaman nilai perjuangan bangsa ke dalam hati siswa dan tidak hanya sebagai pelajaran belaka.

Sejak saat itu PSPB diberlakukan sebagai satu mata pelajaran secara spesifik dan diatur langsung
dalam TAP MPR No II/MPR/1982 tentang GBHN, “Dalam rangka meneruskan & mengembangkan
jiwa, semangat & nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun
swasta, wajib diberikan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.”

6 S. Sumardi, dkk, Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan….., hlm. 77.
7 Rustam Ambong, “Konstelasi Kurikulum Pendidikan di Indoensia” dalam Jurnal At-Turats, Vol. 9, No. 2, Desember 2015, hlm. 39.

366 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 367