Page 381 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan,
Prof. Dr. Nugroho
Notosusanto
sedang memberikan
pengarahan di depan
para guru
(Sumber: Arsip Di dunia pendidikan tinggi Nugroho mengganti Proyek Perintis dengan Seleksi Penerimaan Mahasiswa
Nasional Republik Baru (Sipenmaru). Melalui sistem ini penerimaan calon mahasiswa baru di semua perguruan tinggi
Indonesia)
dilakukan secara bersamaan sehingga menghapus pengelompokan perguruan tinggi yang hebat dan tidak
hebat. Bersamaan dengan itu juga diperkenalkan penerimaan mahasiswa baru tanpa tes, yang dikenal
dengan nama Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). Di samping itu ia membuka Universitas
Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi negeri paling bungsu di Indonesia. Nugroho juga meninggalkan
kesan sebagai seorang menteri yang suka mengganti penamaan perguruan tinggi, misalnya mengubah
nama Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) menjadi Institut Seni Indonesia (ISI). Hal ini ditandai dengan
perubahan nama ASRI Yogyakarta mejadi ISI Yogyakarta melalui Keputusan Presiden No. 39/1984 dan
peresmian penamaan itu oleh Nugroho pada tanggal 23 Juli 1983.

Dalam rangka membantu siswa yang kurang mampu Nugroho meluncurkan Program Orang Tua Asuh
(OTA). Program yang diluncurkan di Yogyakarta tersebut didukung Presiden Soeharto. Dukungan
presiden ternyata berdampak luas, sebab dalam waktu yang tidak berapa lama sudah tercatat banyak
orang tua asuh di berbagai sekolah. Nugroho menyebutkan bahwa melalui Program OTA seseorang bisa
memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 kepada sebuah sekolah dan sekolah tersebut akan menentukan
Keberadaan PSPB ternyata menimbulkan banyak tanggapan yang umumnya bernada negatif. Materi siswa mana yang akan menjadi “anak asuh” orang bersangkutan. Ia sendiri mengangkat seorang anak
9
PSPB dinilai tumpang tindih dengan materi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Sejarah asuh bernama Yahda Tragedi, anak seorang penjual koran.
Nasional, dan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang semuanya membincangkan sejarah nasional Indonesia.
Di samping itu protes yang sangat keras muncul karena buku ajar untuk mata pelajaran PSPB belum Khusus untuk program wajib belajar Nugroho mendorong Departemen P & K memberi kesempatan
disiapkan. Para guru disuruh mengaplikasikan PSPB tanpa buku ajar; atau, kalaupun sudah ada, kepada setiap anak bangsa memperoleh pendidikan, sekaligus mengarah pada kebutuhan pembangunan
dipersiapkan dengan tergesa-gesa. Pedasnya kritik terhadap pelaksanan pengajaran seperti ini bisa di segala bidang dengan sistem pembinaan yang mantap dan terpadu.
dilihat dari munculnya plesetan terhadap kepanjangan PSPB: Pedoman Supaya Pelajar Bingung.
Kebijakan lain Nurgoho adalah mengganti kependekan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Latar belakang sebagai Guru Besar Ilmu Sejarah UI mendorong Nugroho juga menekankan pentingnya dari Departemen P dan K menjadi Depdikbud, Departemen Pertahanan Keamanan menjadi Dephankam,
aspek pendidikan humaniora dalam kurikulum. Dalam setiap kesempatan ia melihat pendidikan dan sebagainya. Bunyi singkatan-singkatan tersebut dinilai banyak pihak terdengar buruk dan mengacu
humaniora tidak mendapat apresiasi dan tidak begitu dikenal luas dalam masyarakat, padahal humaniora pada singkatan yang lazim digunakan di dunia militer Indonesia, yang oleh sebagian kalangan disebut
merupakan bidang studi yang menafsirkan makna kehidupan manusia dan berusaha menambah martabat tidak berdasar kaidah penyingkatan yang benar, misalnya mengunakan huruf-huruf awal, tengah, atau
penghidupan dan eksistensi manusia. Selain itu ilmu humaniora mampu memberi pengertian yang lebih belakang. Dengan mengacu pada kelaziman di dunia ABRI, pola penyingkatan yang dilakukan Nugroho
manusiawi mengenai manusia, yang merupakan kebalikan dari aspek-aspek lain. campur aduk: ada ambilan huruf awal, tengah, dan akhir. 10
Nugroho juga memperhitungkan kebijakan Pemerintah Orde Baru yang ingin menyatukan seluruh Adanya bau militer dari kebijakan Nugroho juga dikaitkan orang dengan keterlibatannya dalam
ormas dan partai politik di bawah bendera Pancasila. Untuk meningkatkan pemahaman Pancasila pembuatan skenario film Pengkhianatan G30S/PKI. Film tersebut dianggap sebagai versi resmi Orde
tidak cukup melalui pendidikan Pancasila, pendidikan sejarah, PSPB, dan penataran P4. Yang lebih Baru tentang tragedi yang terjadi pada penghujung September 1965 dan menjadi tontonan wajib untuk
efektif, menurut Nugroho, dilaksanakan dalam Pancasila in action. Melalui kebijakan ini penegakan tata murid-murid sekolah di seluruh Indonesia hingga tahun 1997, yang diputar sebagai acara tahunan
pergaulan dan tata krama dapat dilaksanakan melalui pembinaan dan keselarasan. TVRI pada malam tanggal 30 September.

Di samping PSPB dan pendidikan humaniora, Nugroho banyak berjasa dalam dunia pendidikan baik Meski demikian Nugroho diakui berjasa banyak pada Negara Republik Indonesia. Puncak pengakuan
untuk tingat sekolah dasar, lanjutan, maupun perguruan tinggi. Gebrakan Nugroho di jenjang pendidikan atas sumbangan Nugroho terhadap bangsa Indonesia adalah pemberian Bintang Dharma, Bintang
lanjutan atas adalah menghapus jurusan di SMA—yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Gerilya, Bintang Yudha Dharma Nararya, Satyalencana Penegak, Satyalencana Penegak Perang
Sosial (IPS), dan Bahasa—dan menggantinya dengan lima jurusan, yaitu (1) Program A1, Program Ilmu Kemerdekaan I dan II, dan Bintang Matahaputra Adi Pradhana.
Fisik, meliputi bidang studi matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia; (2) Program Pada saat sebagian kebijakannya tengah dihebohkan masyarakat ia meninggal dunia pada hari Senin
A2, Ilmu Biologi, yang mencakup bidang biologi, matematika, kimia, bahasa Indonesia, dan bahasa tanggal 3 Juni 1985 pukul 12.30 di kediamannya karena pendarahan otak akibat tekanan darah tinggi.
Inggris; (3) Progam A3, Ilmu-ilmu Sosial, mencakup bidang ekonomi termasuk akuntansi, PMP, sejarah Oleh karena itu kebijakan-kebijakannya tidak bisa dilaksanakan dengan utuh. Apalagi menteri yang
nasional Indonesia dan dunia, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris; (4) Program A4, Pengetahuan menggantikannya juga memiliki kebijakan tersendiri pula.
Budaya, meliputi PMP, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah nasional Indonesia dan dunia, dan
pendidikan seni; serta (5) Program A5, yang menjuruskan siswa SMA menekuni ilmu-ilmu agama.
Selain itu dikenal juga Program B, yang khusus untuk mengantarkan lulusan SMA masuk ke dunia kerja.
Sayangnya Program B dicap sebagai program untuk siswa buangan. 8
9 Antara, 25 Juli 1984.
8 Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinkan (Yogyakarta: Galang Press, 2004). hal. 75. 10 Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinkan, hal. 75.

368 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 369