Page 376 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Atas Acara Menteri
Menteri Pendidikan Pendidikan dan
dan Kebudayaan Kebudayaan Prof.
Prof . Dr. Nugroho Dr. Nugroho
Notosusanto Notosusanto
melantik Inspektur bertindak sebagai
Jenderal Mayjen Inspektur Upacara
(Purn) Sukoco pada peringatan Hari
Tjokroatmodjo Pendidikan Nasional
menggantikan 1984 di Departemen
pejabat lama Pendidikan dan
Fx. Soediono di Kebudayaan pada
Depdikbud Senayan, tanggal 2 Mei 1984
27 Agustus 1984 (Sumber:
(Sumber: Perpustakaan
Perpustakaan Nasional Republik
Nasional Republik Indonesia)
Indonesia)

Tengah dan
Bawah
Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan
Prof. Nugroho
Notosusanto
bersama Menteri
Keuangan Drs.
Radius Prawiro
menandatangani
SKB mengenai Indonesia, Cerita, Siasat, Nasional, Budaya, dan Kisah. Ia menyelami zamannya, terutama tentang sastra
pembentukan
Tim Koordinasi dan kebudayaan. Tulisan-tulisan yang berisi pembelaan para sastrawan muda, yaitu ketika terdengar
Pengembangan suara-suara tentang krisis kesusastraan, menyebabkan Nugroho Notosusanto tertarik dalam dunia
Akuntansi dihadiri
Eselon I di sastra Indonesia. Nugroholah yang memprakarsai Simposium Sastra FSUI pada tahun 1953, yang
Depdikbud Senayan kemudian dijadikan tradisi tahunan sampai tahun 1958.
(Sumber:
Perpustakaan
Nasional Republik Sebagai sejarawan Nugroho menulis sejumlah makalah, artikel, dan buku. Sebagian besar karyanya
Indonesia) berhubungan dengan dunia militer. Setidaknya ada 50-an karya jenis ini yang dihasilkannya. Sebagian karya
5
tersebut menjadi kontroversi, terutama yang berhubungan sejarah penggalian Pancasila, peran militer dalam
kehidupan politik Indonesia, dan perkembangan politik Indonesia kontemporer. Kritik yang dilontarkan
kepadanya berkenaan dengan sikapnya yang relatif menonjolkan peran militer dan Soeharto di panggung
sejarah Indonesia kontemporer, serta mengesampingkan peran tokoh-tokoh lain seperti Soekarno.

PEMIKIRAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada tanggal 19 Maret 1983 Nugroho Notosusanto dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan IV. Langkah pertama yang dilakukannya
setelah dilantik adalah memberhentikan dengan hormat Kelompok Kerja Menteri pada bulan
April 1983. Nugroho menganggap kelompok ini merupakan bagian eksternal Departemen P & K,
padahal ia hanya akan memberdayakan organ internal struktural saja.

Dalam pandangan Nugroho pendidikan nasional merupakan hal paling penting karena menentukan
masa depan bangsa dan negara. Pendidikan nasional Indonesia haruslah berlandaskan Pancasila dan
bertujuan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan
keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, serta mempertebal semangat
kebangsaan dan cinta tanah air. Adapun arah pendidikan nasional adalah modernisasi berlandaskan
kebudayaan bangsa dan integrasi nasional berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Nugroho menekankan bahwa pendidikan bukan semata-mata menjadi kewajiban sekolah (pemerintah),
tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Ia menegaskan hal itu karena pada
kenyataannya pendidikan tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan
masyarakat. Ia menyebut bahwa “waktu belajar” di tengah keluarga dan masyarakat jauh lebih panjang
bila dibandingkan dengan waktu belajar di sekolah.

5 S. Sumardi, dkk., Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan….., hlm. 80-85.

364 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 365