Page 67 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Lagu Indonesia Subur
karya Mohammad
Sjafei
(Sumber: Biro
Umum, Sekretariat
Jenderal,
Kementerian
bangsa Indonesia. Hak milisi tersebut harus diatur dalam undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Pendidikan dan
Usul mosi agar Indonesia memiliki parlemen dalam kongres dikemukakan oleh Sjafei selaku delegasi Kebudayaan)
cabang Jakarta. Menurut Sjafei, buat apa bangsa Indonesia ikut membela kekuasaan Belanda apabila
tidak diberi hak untuk membela bangsa sendiri. Mosi tersebut ditolak pemerintah karena Belanda
tahu bahwa mosi itu merupakan strategi yang memanfaatkan ketakutan Belanda tentang kemungkinan
perang dunia akan meluas hingga ke tanah jajahannya. 12

Pada awal tahun 1916 Sjafei dan Alimin, yang kemudian menjadi tokoh komunis, mengajukan resolusi
lagi kepada pemerintah melalui Kongres Partai Insulinde. Mereka menginginkan agar anak-anak
Indonesia diberi kesempatan lebih banyak untuk memperolah pelajaran bahasa Belanda. Pada masa
itu buku-buku ilmu pengetahuan hanya tersedia dalam bahasa Belanda. Apabila anak-anak Indonesia
mahir berbahasa Belanda, mereka akan semakin bisa memperluas khazanah penegtahuannya. Namun
lagi-lagi mosi tersebut ditolak pemerintah. Pada Kongres Partai Insuline di Semarang tahun 1917
13
Sjafei kembali mengajukan usul agar Kongres membuat resolusi untuk menghapus sistem poenale
sanctie, yaitu sistem kontrak terhadap kuli perkebunan Belanda yang tidak berbeda dengan bentuk
perbudakan gaya baru yang mengandung ancaman hukum bagi yang melakukan mogok atau lari dari menyeleksi dan mengarahkan guru-guru sekolah swasta agar memberi pengajaran sesuai dengan
pekerjaannya. Buruknya sistem tersebut diketahui Sjafei ketika bersama Marah Sutan terlibat dalam kebijakan pemerintah. Dari sudut pandang kepentingan gerakan nasional, juga Islam, ordonansi itu
usaha menggagalkan pengangkutan buruh gelap dan perdagangan perempuan. Usulan tersebut, lagi-lagi, dicurigai sebagai upaya pemerintah menghambat kehendak rakyat Indonesia mencapai kemajuan
tak digubris pemerintah. Pada tahun 1918, ketika gubernur jenderal dijabat Graaf van Limburg Stirum, melalui pendidikan, tetapi ordonansi itu bagi INS bukan masalah karena secara administratif INS
14
sistem ponarie sanctie dihapus dan dibentuk Volksraad. Sjafei ditawari menjadi anggota Volksraad, akan dapat menunaikan peraturan itu. Meski demikian, mengingat watak kolonialisme Belanda
namun ia menolak karena merasa percuma duduk di kursi dewan yang didominasi oleh Belanda. Usul- yang bersifat “minta sedikit tapi mengambil banyak” serta dampak negatif pada umumnya
usulnya pada akhirnya akan ditolak juga. terhadap pergerakan pendidikan bangsa Indonesia, Sjafei tidak dapat menerima ordonansi itu.

Pada tahun 1925 ketika kembali ke Jakarta, ia dan ayahnya sepakat untuk bergerak di bidang pendidikan Ketika ordonansi diumumkan Sjafei pergi menemui Marah Sutan di Jakarta untuk menentukan
saja dan tidak di politik. Kegiatan dalam gerakan politik mereka tinggalkan berdasarkan pertimbangan sikap. Keduanya mendapat usul Muhammad Yamin agar menemui Ki Hadjar Dewantara. Yamin
bahwa gerakan politik yang semula bertujuan untuk mencapai kemerdekaan beralih pada perebutan mengatakan tanpa keikutsertaan Ki Hadjar Dewantara bobot aksi akan lemah. Taman Siswa yang
kepemimpinan dalam partai. Terjadi banyak sengketa yang menimbulkan perpecahan antarsesama telah hadir di berbagai daerah merupakan suatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh perguruan
pemimpin politik serta pengikutnya. Bersandar pada kekuatan politik tertentu dalam membangun swasta lain yang merupakan perguruan bersifat lokal. Pada mulanya Ki Hadjar Dewantara menolak
suatu lembaga pendidikan hanya akan menumbuhkan banyak lawan, sementara itu pemerintah anti memimpin aksi tersebut, akan tetapi Sjafei meyakinkan bahwa program pendidikan nasional telah
terhadap politik. menjadi resolusi Perhimpunan Indonesia pada 1922 di Belanda. Tanpa memajukan pendidikan
tidak mungkin memajukan bangsa dan mencapai cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Akhirnya
Walapun telah diusahakan agar terhindar dari percaturan politik, Sjafei tetap tidak lepas dari Ki Hajar mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal yang berisi penentangannya pada ordonansi itu.
“pertempuran” kaum politisi yang sedang berseteru. Saat INS didirikan, situasi politik di Sumatera Ketika Sjafei dan Marah Sutan menemui Ki Hadjar Dewantara Taman Siswa akan menyelenggarakan
Barat sedang panas-panasnya. Ia sangat berhati-hati berhadapan dengan gerakan politik mana pun demi konferensi. Sjafei diminta memberi ceramah tentang sistem pendidikan INS. Pada kesimpulannya
memelihara kelanjutan cita-cita pendidikannya. Ia khawatir apabila INS terlibat ke dalam organisasi sistem INS disebut sebagai “arbijdschool”, sedangkan Taman Siswa “zending school”. 16
politik, pemerintah akan bertindak dan sulit diduga. 15
Ketika Jepang menduduki Sumatera Barat kebetulan Soekarno sedang “terdampar” di Padang
Sikap kalangan madrasah pun terhadap Sjafei berubah ketika melakukan aksi bersama mengenai karena tak sempat dilarikan Belanda dari Bengkulu ke suatu tempat di utara Sumatera. Oleh karena
“ordonansi sekolah liar”. Dalam rapat yang dihadiri oleh hampir seluruh sekolah swasta di Sumatera itu Soekarno tampil menghimpun massa dan di bawah pimpinannya mendirikan Komite Rakyat
Barat Sjafei berkata, “Kami lebih memilih menutup perguruan INS daripada menerima ordonansi itu.” di Padang, suatu badan yang fungsi formalnya membantu menjaga keamanan. Setelah Soekarno
Sejak saat itu berbagai perguruan Islam melakukan banyak kerja sama dengan INS. berangkat ke Jakarta beberapa bulan kemudian, Sumatera Barat seperti mengalami kekosongan
pemimpin. Orang-orang melihat Sjafei sebagai sosok yang dapat memainkan peran sebagai tokoh
Sejak tahun 1922 pemerintah mulai mengkhawatirkan perkembangan perguruan swasta,
terutama terhadap perguruan Cina yang lebih berorientasi pada negeri leluhurnya. Oleh karena utama. Bisa jadi pilihan yang lebih baik dari kalangan politisi, karena selama ini ia dianggap tidak
itu pemerintah merencanakan peraturan yang terkenal sebagai “guru ordonansi”, yang bertujuan terlibat dalam perseteruan. Sjafei bukanlah sosok yang buta politik, melainkan lebih merupakan
seorang ideologis daripada seorang politisi. Kepadanya orang lebih mengharapkan sebagai “imam”
12 Ibid, hlm 27. daripada seorang penggerak organisasi. Ketika situasi Perang Pasifik mulai menyulitkan Jepang,

13 Ibid. dibentuklah suatu lembaga perwakilan, Syu Sang Kai, dan Sjafei diangkat sebagai ketua. Saat Jepang
mulai di ambang kekalahan, dibentuk lagi suatu perwakilan yang bersifat kedaerahan Sumatera,
14 Ibid.
15 Ibid, hlm. 29-31. 16 Ibid, hjm. 30-34.

54 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 55