Page 340 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Performa 2024 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen
2024 Performance Management Report Company Profile Management Discussion & Analysis

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI ANTI-CORRUPTION POLICY

Pelaksanaan Program Sosialisasi Implementation of the Anti-Corruption
Anti Korupsi Tahun 2024 Socialization Program in 2024
Dalam rangka memastikan kebijakan anti korupsi terintegrasi dalam To ensure the anti-corruption policy is integrated into the business
etika bisnis seluruh Insan PAM JAYA, Perusahaan secara rutin ethics of all PAM JAYA personnel, the Company routinely holds
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi anti korupsi melalui berbagai anti-corruption socialization activities through various forms of
bentuk aktivitas. Berikut adalah pelaksanaan program sosialisasi anti activities. The following shows the anti-corruption socialization
korupsi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. program carried out throughout 2024.

Pelaksanaan Program Sosialisasi Anti Korupsi Tahun 2024
Implementation of the Anti-Corruption Socialization Program in 2024
Program Sosialisasi Tempat dan Waktu P esert a
Peserta
No
Socialization Program Place and Time Participants
Melalui online/MS Team, Tgl 24
Sosialisasi Tata Cara Pengisian Laporan Harta Kekayaan Januari 2024, Pukul 90:00-11:00
Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
1 WIB 122 peserta
Socialization of Procedures for Completing the State Officials' Via online/MS Team, January 24,
Wealth Report (LHKPN) for 2023
2024, 09:00-11:00 WIB
Sebagai Perusahaan Umum Daerah yang berada di bawah naungan As a Regional Public Company under the auspices of the DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan Gubernur DKI Jakarta Provincial Government, with the Governor of DKI Jakarta acting
bertindak sebagai Kepala Daerah yang mewakili kepemilikan as the Regional Head representing the ownership of Separated
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) dalam Perusahaan Umum Regional Assets (KPM) in the Regional Public Company, the PAM
Daerah, rantai nilai PAM JAYA memiliki keterkaitan erat dengan JAYA value chain is closely related to the management of Regional
pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Assets. This is in line with the provisions stipulated in the Republic
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor of Indonesia Government Regulation No. 27 of 2014 concerning
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Management of State/Regional Assets.
Selaras dengan prinsip tersebut, PAM JAYA terikat untuk mengelola In line with this principle, PAM JAYA is bound to manage Regional
Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Assets in accordance with applicable regulations, including the
kewajiban bagi manajemen atau pejabatnya untuk mematuhi obligation for its management or officials to comply with related
ketentuan terkait. Dalam hal ini, PAM JAYA telah menetapkan provisions. In this case, PAM JAYA has established an anti-corruption
kebijakan antikorupsi yang dituangkan dalam Keputusan Direksi policy in the PAM JAYA Board of Directors Decree No. 43 of 2023
PAM JAYA Nomor 43 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian concerning the Gratification Control System and Management
Gratifikasi dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara of State Officials’ Wealth Reports (LHKPN) within PAM JAYA. The
Negara (LHKPN) di lingkungan PAM JAYA. Proses pengelolaan dan process of managing and monitoring LHKPN is carried out by Ami
pemantauan LHKPN di perusahaan ini dilaksanakan oleh Ibu Ami Hidayat as the LHKPN Manager for BUMD in 2023, with support
Hidayat selaku Pengelola LHKPN untuk BUMD tahun 2023, dengan from the PAM JAYA LHKPN Admin Coordinators, Rudy Supriyadi
dukungan dari Koordinator Admin LHKPN PAM JAYA, yakni Rudy and Moefti Arya Diputera.
Supriyadi dan Moefti Arya Diputera.

Dalam pedoman penyampaian LHKPN PAM JAYA yang ditetapkan In the guidelines for submitting PAM JAYA’s LHKPN as stipulated in
melalui Keputusan Direksi PAM JAYA Nomor 43 Tahun 2023 tentang the PAM JAYA Board of Directors Decree No. 43 of 2023 concerning
Sistem Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Laporan Harta the Gratification Control System and Management of State Officials’
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Perusahaan Wealth Reports (LHKPN) within Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA), disebutkan bahwa pihak Jaya (PAM JAYA), it is stated that the parties required to report
yang berkewajiban melaporkan LHKPN mencakup Dewan Pengawas, LHKPN include the Supervisory Board, Directors, Vice Presidents,
Direksi, Vice President, Kepala Satuan Pengawas Internal/Senior the Head of the Internal Audit Unit/Senior Managers, and Managers.
Manager, serta Manager. Apabila para Wajib Lapor tidak memenuhi If these Reporters do not fulfill their reporting obligation, they will
kewajiban pelaporan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai be subject to sanctions in accordance with applicable provisions.
ketentuan yang berlaku.
Berikut ini disajikan informasi transparansi mengenai status Wajib The following shows transparency information regarding the status
Lapor di lingkungan PAM JAYA per tanggal 31 Desember 2024. of Obliged Reporters within PAM JAYA as of December 31, 2024.

Laporan Tahunan 2024 340 Annual Report 2024