Page 74 - Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas X
P. 74

Mereka menjadikan  agama sebagai alat perjuangan alternatif dan menuntut
                   perbaikan  asasi  akibat  tidak  menentunya  gejolak  politik, melarutnya  korupsi dan
                   krisis ekonomi suatu pemerintahan.  Tidak  terjaminnya  ketenteraman  sosial dan
                   melarutnya  praktik  politik  praktis serba impulsif,  yang sering menyimpang  dari
                   aturan konstitusi oleh para birokrat yang berkuasa. Masyarakat awam jenuh karena
                   menjadi mangsa slogan partai politik permainan politisi dan menempatkan posisi
                   agama sebagai penyalur aspirasi.
                      Sejauhmana  umat  Hindu  dapat  menghadapi
                   tantangan-tantangan  besar tersebut dan selanjutnya
                   dapat  berperan  dalam  pembangunan  bangsa,
                   adalah  tergantung  pada  pemaknaan  dan  revitalisasi
                   dharma dalam kehidupan. Dharma semestinya tetap
                   diikuti  untuk mencapai  tujuan  hidup sebagaimana
                   ditunjukkan oleh orang bijaksana.
                      Umat yang menempuh  jalan  dharma  akan
                   diberkahi  dengan kemakmuran dan juga  dilimpahi
                   dengan  keturunan (generasi) yang berbudi  luhur.
                                                                     Sumber:http://www.indianetzone.com
                   Kemenangan  dan kebahagiaan  sejati  dalam  hidup   Gambar 2.9 Kautilya Arthaśāstra
                   adalah hasil dari pelaksanaan dharma. Kemenangan
                   demikian bukan berasal dari kenikmatan yang berasal dari kesenangan sementara.
                   Kerja keras yang dilakukan untuk menegakkan dharma akan menghasilkan kepuasan
                   dan kebahagiaan tertinggi.  Rahasia kebahagiaan  bukanlah dalam  melakukan  apa
                   yang disukai, tapi dalam menyukai apa yang harus dilakukan.
                      Dharma dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan
                   dengan penerapan prinsip etika dan moralitas. Untuk menjadi pemimpin pemerintahan
                   yang baik adalah  dengan memiliki  karakter  nasional  yang membawahi  karakter
                   individu (pribadi). Dengan melepaskan kepentingan pribadi, melepaskan secara total
                   pikiran kepemilikan “punyaku” dan “punyamu”, pemimpin sejati yang berlandaskan
                   dharma  senantiasa  mempersembahkan  segala  kemampuannya  bagi  kesejahteraan
                   bersama dan mengangkat reputasi negaranya.
                      Dalam kehidupan politik yang berlandaskan dharma pantang untuk menggunakan
                   cara-cara kekerasan (ahimsa). Penyelesaian masalah dengan kekerasan justru akan
                   mengundang kekerasan baru. Kekerasan bukannya menyadarkan lawan politik tetapi
                   justru menyuburkan kebencian dan rasa dendam. Sebaliknya, dengan paham pantang
                   kekerasan, setiap orang dapat mengembangkan  cinta kasih dan kemampuannya
                   sehingga  dapat  mengaktualisasikan  diri  sebagai  makhluk  sosial  yang  menghargai
                   heterogenitas,  inklusivitas, pertukaran mutual, toleransi, dan kebersamaan.
                      Akhirnya, dharma semestinya mampu menjamin  tegaknya moralitas,
                   berkembangnya  kepercayaan dan kejujuran,  rasa tanggung jawab dan karakter,
                   kesadaran nasional dan patriotisme, rasa tanggung jawab sosial, bekerja keras, taat
                   pada hukum, menghormati semua agama, dan rasa tak terpisahkan dengan Hyang
                   Widhi. Pemaknaan kemenangan dharma dari adharma tidak hanya berhenti sampai




                                                         Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti |   67
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79