Page 14 - Microsoft Word - sejarah fiks
P. 14
masyarakat, beragama dan berkerajaan pada sukunya masing - masing. Dia
tunduk pada hakim polisi propinsi sebagai wakil sultan.
Kekhawatiran Belanda timbul apabila melihat pertanda bahwa pewaris
tahta kerajaan lebih berpendidi- kan dan progressif. Belanda menginginkan
agar pengganti sultan jangan keturunan Hasyim. Pengang- katan Sultan Syarif
Kasim II kurang disenangi oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi Datuk
Empat Suku yang merupakan dewan kerapatan tetap meng- hendaki Tengku
Besar Sayed Kasim menjadi sultan. Atas pengangkatan Sultan Syarif Kasim
Pemerintahan Hindia Belanda tidak merasa puas, sehingga upaya yang
dilakukannya adalah mencampuri urusan zelfbestuur dan soal-soal yang
menyangkut kepentingan rakyat Siak (O.K Nizami Jamil, 1988:13).
Cara yang dilakukan Belanda ialah menjadikan sul- tan tidak terlalu kuat,
dengan menghapus Dewan Menteri, sehingga sultan menjadi single fighter di
kerajaan. Dewan Menteri atau Dewan Kerajaan yang mempunyai peranan besar
dan pengaruh terhadap sultan dalam mengambil keputusan politik dihapus
oleh Belanda dalam masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II. Belanda
berkeyakinan bahwa dengan disingkirkannya Dewan Menteri maka sultan akan
menjadi lemah dan akan licinlah segala urusan dan kemauannya untuk
menanamkan pengaruh lebih mendalam di Kesultanan
Pada waktu Sayed Kasim ditabalkan menjadi sul- tan secara penuh pada
tanggal 3 Maret 1915, dia meme- rintah tanpa Dewan Menteri. Dia memegang
kekuasaan tertinggi dan administratur tunggal. Namun dalam bidang
pengadilan sultan bersikeras mempertahankan Badan Kerapatan Tinggi. Badan
inilah yang dapat dijadikan forum oleh sultan dengan orang-orangnya dalam
mempertalikan ikatan batin.
Namun Belanda masih tetap berusaha mengurangi kekuasaan dan
wibawa sultan. Kesultanan Siak yang telah ditetapkan dalam Bab-Alkawa'id
terbagi atas 10 propinsi, oleh Belanda dirubah menjadi 5 (lima) distrik.
Perubahan itu ditetapkan dalam keputusan Sultan Siak No.1/1915 tanggal 15
Juni 1915 dan disyahkan oleh Gubernur Pantai Timur Sumatera tanggal 29
Oktober 1915. Di permukaan seakanakan keputusan ini adalah atas kemauan
sultan. Tetapi sebenarnya ini merupakan tindak lanjut dari pemerasan yang
telah dilakukan sebelumnya, yaitu berupa kontrak-kontrak politik.
Berdasarkan keputusan tersebut maka wilayah Kesultanan Siak Sri
Indrapura dibagi sebagai berikut :
a. Distrik Siak.
b. Distrik Selatpanjang.
c. Distrik Bukit Batu.
d. Distrik Bagan Siapi-api.