Page 58 - E - MODUL STUDI AGAMA KONTEMPORER
P. 58
tidak mampu memainkan perannya dalam bikorasi, bahkan di Departemen
Agama. Hal yang terjadi adalah adannya proses peminggiran sistenatis oleh
rezim Orde Baru hinga aktivis islam politik tidak berkutik. Berdasarkan
pemahaman seperti itu, tampaknya umat islam harus melakukan redifinisi
atas perspektif politiknyadihadapan Negara. Islam dan Negara tidak lagi
dianggap musuh. Untuk menghilangkan kesenjangan antara islam dengan
Negara, hal-hal yang perlu dikembangkan menurut kelompok adalah
penghapusan mitos bahwa santri harus berpolitik praktis atau menempatkan
diri sebagai oposan terhadap Negara. Hal yang penting adalah
mengembangkan hubungan baik antara islam dengan Negara sehingga
mampu mencitrakandiri bahwa islam adalah patner Negara, bukan musuh,
dalam upaya membangun bangsa yang berdaulat. Adapun yang perlu
dilakukan adalah pengambilan peran oleh elite-elite muslim untuk turut
serta dalam proses pengambilan kebijakan Negara jika meraka harus masuk
dalam lembaga politik dan birokrasi formal. Partisipasi ini secara tidak
langsung akan menghapus kesan bahwa islam adalah musuh Negara.
Jelasnya, sifat akomodatif cendikiawan muslim terhadap negara merupakan
langkah pentinguntuk menjamin terwujudnya cita-cita masyarakat islam
dan menata kehidupan islam dalam rangka tatana sosial-politik dan idiologi
yang diterima secara nasional. Tidak perlu lagi terjadi konfrontasi antara
islam dengan Negara, seperti zaman aktivis islam politik generasi
51
sebelumnya.
Ketiga, memulihkan citra islam, terutama aktivis politik muslim,
sebagai musuh Negara. Dengan menampilkan diri secara elegan, komunitas
islam tidak diangap sebagai kelompok yang harus dicurigai oleh Negara.
Masuknya beberapa cendekiawan muslim dalam kabinet Soeharto priode
1992 dan 1997 merupakan buktinkonkret bahwa cendekiawan muslim dan
aktivis islam politik telah mengunah orientasi politiknya secara lebih
52
akomodatif. Melihat realita seperti itu, umat islam diminta untuk bersikap
51 Deliar Noer, 1982; Zuly Qodir, Islam liberal, hlm. 128
52 Hefner ,1995;Barton, 1982
53