Page 167 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA
P. 167
. \ d. Ned. Zend. Gen. Noord Celebes 2.4 sek'olah di Bol. Mongon-
dow;
e. Belum termasuk yang diusahakan oleh Muhammadiyah,
Rekso Suryo, PSII (BPPI), dan sebagainya.
Dalam bidang kebudayaan dan agama, tidak mengalami
perubahan yang berarti. Adat istiadat yang ada sebelumnya
tetap dipelihara dan dijalankan dengan baik. Demikian pula dalam
bidang keagamaan, masing-masing golongan agama memantapkan
pelayanan kerohanian kepada jemaatnya.
Bidang lainnya yang perlu dikemukakan ialah dibentuknya
Adriani-Knlyt-Instituuut oleh pemerintah pada tahun 1937 yang
biaya pertamanya disediakan oleh kas landschap, Gemeente dan
Minahasaraad. Program utama institut ini ialah mengadakan pene-
litian kebudayaan dan suku bangsa di seluruh Keresidenan .
Manado. Institut ini mengusahakan tersedianya satu perpustakaan,
pengumpulan benda-benda etnografis, pencatatan seni musik dan
seni tari, penerbitan-penerbitan dan sebagainya.
Institut ini memiliki pimpinan sendiri di mana Residen
Manado bertindak selaku Ketua Dewan Kurabatnya, merangkap
sebagai Ketua. Institut ini memiliki seorang Sekretaris dan tiga
anggota. Ketiga anggotanya yaitu walikota Manado, Ketua Mina-
hasaraad dan Pemegang Kas Kerajaan-kerajaan .. 234 )
3. Sikap masyarakat terhadap Pemerintah Hindia Belanda
Sikap masyarakat di daerah Sulawesi Utara terhadap peme-
rintah Belanda berbeda-beda dari satu ke lain daerah. Di daerah
Minahasa misalnya, sikap masyarakat yang mulanya selalu meng-
ajukan berbagai-bagai tuntutan, agak diredakan tindakan peme-
rintah memenuhinya. Berturut-turut rakyat diredakan oleh per-
luasan kesempatan dalam bidang pendidikan berbagai cabang ilmu
pengetahuan mulai dari sekolah dasar sampai banyak yang
mencapai prestasi gemilang di tingkat pendidikan tinggi (dokter-
dokter, sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana teologia, pendi-
dikan, pelayaran, pemerintahan, kemiliteran dan kepolisian dan
sebagainya). Ph. F.L. Sigar ·diangkat sebagai Sekretaris Residen
suatu jabatan yang sebenarnya tidak dapat dipegang orang pribumi
234) Ibid., hal 21.
158