Page 168 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA
P. 168
I ..
dari tahun 1923 - 1926, Dr. A.B. Andu diangkat sebagai Wakil
Walikota antara 1930 - 1939 dan Ketua Dewan Minahasa serta'
orang-orang Minahasa lainnya yang dipercayakan memegang
jabatan-jabatan yang dulunya tertutup bagi orang pribumi. Selain
itu bagi rakyat Minahasa dibentuk Minahasaraad dan Gemeente-
raad sebagai tempat menyalurkan suaranya, lembaga-lembaga
mana tidak pernah dibentuk di daerah-daerah lainnya di Sulawesi
Utara. Dalam bidang kerohanian, rakyat Minahasa mulai diberikan.
hak untuk mengurus gerejanya sendiri di tahun 1934 yaitu dengan
didirikannya GMIM oleh izin istimewa dari raja Belanda yang
merupakan gereja pribumi yang pertama didirikan dalam lingkung-
an Indische Kerk pada masa itu.
Dengan langkah-langkah politik di atas maka pemerintah
kolonial berharap dapat menarik simpati rakyat Minahasa terhadap
mereka. Diadakan pendaftaran calon-calon militer dan banyaknya
pemuda-pemuda Minahasa masuk untuk dididik. Hal ini tiap tahun
diadakan oleh pemerintah. Di tiap-tiap desa ada petugas-petugas
pendaftaran tentara yang disebut Werpen dan kepada pemuda
yang diterima, diberikan aangeld (uang muka) masing-masing
f.60,- sudah termasuk f.10,- yang dipotong untuk petugas
pendaftaran (werpen). Para pemuda yang masuk dinas militer itu
dikumpulkan di benteng Amsterdam di Manado seterusnya di-
berangkatkan ke Bandung dengan kapal laut untuk dididik di
sana. 235)
Pada tahun 1938 pemerintah kolonial membentuk wilayah-
wilayah yang kira-kira setingkat propinsi administratif yaitu
Gouvernement Sumatera, Gouvernement Borneo dan Gouverne-.
'r'ent Timur Besar yang masing-masing dikepalai oleh seorang
Gubernur. Wilayah Indonesia Timur termasuk . dalam wilayah
Gouvernement Timur Besar dengan ibukota Makasar. Pada bulan
Oktober 1940, wilayah Keresidenan Manado dimasukkan dalam
jaringan penerbangan KNILM dengan kapal terbang jenis amfibi
yang pangkalannya di Tasuka Danau Tondano. Lapangan terbang
di Mapanget mulai diusahakan pembuatannya tetapi tidak sempat
selesai sampai kedatangan Jepang.
Sikap masyarakat terhadap Belanda di daerah Sangir Talaud
pad<. masa itu kurang begitu terlihat karena dilakukan dengan
sem bunyi-sem bunyi akibat dibu barkannya PNI dan dilarangnya
235) Wawancara dengan S. Paranglcuan, 27-9-1978.
159