Page 69 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA

. · , .- l
. I

Pada tahun itu juga (1927) kepulauan Sangir Talaud
mendapat kunjungan dari Gubernur Jenderal van Limburg Stirum
yang· berkedudukan di Batavia (Jakarta). Ia disambut dengan
upacara adat kebesaran di Tahuna. Maksud perkunjungannya itu
ialah datang meninjau daerah yang terserang hama sexava (be-
lalang yang ·rrierusak tanaman kelapa) yang sedarig merajalela . di
pulau Talaud, Tahuna, Tabukan dan Manganitu. Dalam masa
ini juga pulau Miangas yang terletak di perbatasan dengan Philipina
menjadi pangkal sengketa antara Pemerintah kolonial Belanda de-
ngan Amerika Serikat. Untuk , penyelesaian sengketa itu dikirim-
kan kapal perang De Zeven Provincien yang membawa serta
Adspirant Controleur Tahuna ,Lomans Stuyter JJogugu Willem
8
Sarapil dan Z.M. Adipati pada tahun 19146 ).
Ternyata sengketa ini berlangsung terus sampai tahun
1928 dan setelah di selidiki menurut sejarah, kebangsaan, bahasa
dan lain-lain, pada kenyataannya penduduk pulau itu masuk
daerah Hindia Belanda (kini Indonesia). Hal ini sesuai keputusan
Mahkamah Internasional tanggal 4 April 1928 yang diketuai oleh
Dr. Max Huber. Pada 7 Mei 1929 oleh Raja Talaud dan Residen
Manado ditempatkan di sana lambang bendera Belanga dan
Je maintiendrai. Kemudian hari dalam masa Republik Indonesia
yaitu pada tanggal 9 mei 1954 oleh Residen Manado dan Ke-
pala Daerah Sangir Talaud, lambang Belanda itu diganti dengan
lambang Bhinneka Tunggal Ika dan bendera Sang Saka Merah
Putih. 69 ). •
Mengenai pengaruh politik disentralisasi dari pemerintah
Hindia Belanda di daerah Sangir Talaud pada masa itu dapat
disebutkan antara lain adalah diberikannya kekuasaan-kekuasaan
yang lebih luas kepada raja-raja dengan memberikan kedudukan
kepada mereka sebagai Zelfbestuurder, yaitu suatu kedudukan
dan wewenang/kekuasaan untuk memerintah sendiri sebagai

68). P3KD Sulawesi Utara , op. cit, hal 167 - 168, wawancua dengan H.E. Yuda,
28 - 9 - 1978, lihat juga Ef. Tatirnu, Kepulauan Sangihe Talaud, op cit., hal
12.
69). Bagian Bahasa Djawatan Keb, Kem PPK, Medan Bahasa memuat hal ihwal
Bahasa Indonesia, No. 9 tahun VI Djakarta, 1956, hal 20 - 22, lebih jauh
lihat. Theodorus Salilo Suatu tinjauan tentang hak sejarah Indonesia atas pulau
Miangas, skripsi 811Ttljana, Fak. Soslal Politik UNSRA T, Manado, 1974.

60