Page 12 - Sinar Tani Edisi 4091
P. 12
12 Edisi 18 - 24 Juni 2025 | No. 4091 Tahun LV A GRI W ACA N A
Lembaga Petani,
Nafas PSR Berkelanjutan
udah siapkah Indonesia sawit yang baik (good agricultural
menghadapi European Oleh: practices). Dengan demikian pada
Union Deforestation Regu Aldho Riski Irawan, S.Si setiap satu hektare lahan sawit,
lation (EUDR) yang sebentar (Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Pertanian IPB) petani yang bergabung dalam
Slagi diberlakukan? Gagasan Dr Nia Kurniawati Hidayat, S.P., M.Si lembaga petani yang proaktif akan
mengenai EUDR sudah ada sejak (Dosen Ilmu Ekonomi Pertanian IPB) miliki pendapatan per tahun 23 juta
tahun 2013 setelah final report “The lebih tinggi dibandingkan petani
Impact European Union Consumption lainnya.
on Deforestation”. Kebijakan Pertanian (PSEKP), Kondisi yang seperti ini Dengan pendapatan yang lebih
Namun dalam kurun waktu Kementerian Pertanian (didanai oleh memunculkan pihak ketiga (calo) tinggi, petani akan mengalokasikan
lima tahun terakhir ini, Komisi BPDPKS yang sekarang menjadi yang mengakibatkan ketidak input yang lebih banyak untuk
Uni Eropa sangat gencar dalam BPDP) pernah melakukan kajian efektifan sistem. Biaya pihak ketiga meningkatkan produksinya.
membahas regulasi produk impor akselerasi program PSR di berbagai ini dibebankan kepada petani yang Berdasarkan hal tersebut, maka
yang mengandung unsur deforestasi sentra kelapa sawit di Indonesia. akan mendaftar sebagai calon lembaga petani memiliki pengaruh
hutan. Parlemen Uni Eropa akhirnya Salah satu temuan kajian adalah penerima program. yang signifikan terhadap percepatan
menyetujui naskah EUDR pada 22 peran kelembagaan petani dalam Meskipun demikian, masih dan keberlanjutan program PSR.
Oktober 2022 dan mulai diberlakukan percepatan dan keberlanjutan banyak juga ditemui lembaga petani Lantas, apakah pemerintah
untuk perusahaan besar pada program PSR. Bentuk kelembagaan yang memang proaktif menjalankan Indonesia tetap melanjutkan
Desember 2025 serta Juli 2026 untuk petani tersebut antara lain koperasi, program PSR dengan cara menyerap program PSR dengan segala
perusahaan kecil menengah. kelompok tani, maupun gabungan hasil panen petani, menjual sarana permasalahan mendasar di tingkat
Berdasarkan data FAO (2023), kelompok tani. produksi pertanian terutama pupuk, lembaga petani? Pemerintah perlu
setiap tahunnya Indonesia meng Peran lembaga petani sangat serta membuka akses pembiayaan menyelesaikan permasalahan
ekspor CPO dan produk turunannya penting karena mulai dari pengajuan kepada anggotanya. Setelah dikaji sawit dalam kawasan hutan
ke Uni Eropa senilai 3,6 juta USD. dokumen hingga pelaksanaan lebih lanjut dengan menggunakan melalui sinergitas lembaga petani,
Mengingat hal tersebut, pemerintah replanting dikoordinasikan melalui analisis dekomposisi, didapatkan pemerintah daerah, dan ATR/BPN
Indonesia melaksanakan program lembaga petani ini. Pada aspek fakta bahwa lembaga petani untuk pendataan lahan petani by
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak percepatan program PSR, lembaga yang proaktif berimplikasi pada name by address.
tahun 2017. petani berperan dalam proses peningkatan daya saing petani Selain itu pemerintah Indonesia
Tujuan dilaksanakannya program administrasi dan seleksi internal dalam hal harga, produksi dan melalui Badan Pengelola
PSR diantaranya untuk mening terhadap anggota yang akan pendapatan. Dana Perkebunan (BPDP) dan
katkan produktivitas perkebunan mengajukan program, termasuk Petani mendapatkan kejelasan Kementerian Pertanian seyogianya
kelapa sawit rakyat, meningkatkan didalamnya dapat memilah lahan harga serta harga yang lebih lebih selektif dalam memberikan
daya saing, dan untuk menjawab sawit yang masih berada dalam tinggi sekitar Rp50,00Rp200,00 pembiayaan replanting perkebunan
tantangan global terkait isu pem kawasan hutan. per kilo tandan buah segar (TBS) kelapa sawit rakyat. Lembaga petani
bangunan berkelanjutan. Selanjutnya, peran lembaga dibandingkan jika menjual ke penerima program PSR didorong
Dengan demikian program petani melaksanakan replanting tengkulak. Petani kelapa sawit yang untuk bermitra dengan perusahaan
ini sekaligus bertujuan untuk dan me lakukan pemantauan serta bergabung dalam lembaga petani sehingga memotong rantai distribusi
menertibkan lahan sawit rakyat pembinaan kepada anggotanya yang proaktif mampu memproduksi yang tidak efektif.
yang berada dalam kawasan hutan. sampai tanaman sawit hasil replanting TBS yang lebih tinggi 11,7 ton per Penguatan lembaga petani
Lebih lanjut, solusi penertiban lahan menjadi tanaman meng hasilkan. hektare per tahun dibandingkan melalui suntikan modal ataupun
sawit rakyat yang berada di kawasan Namun pada kenyataannya, petani yang tergabung dalam mempermudah akses kredit yang
hutan diatur dalam Pasal 110A dan beberapa lembaga petani hanya lembaga yang tidak proaktif. akan digunakan untuk usaha
Pasal 110B UU Cipta Kerja. Lambatnya dibentuk untuk menerima program Hal ini disebabkan karena petani penjualan sarana produksi pertanian
penyelesaian sawit dalam kawasan PSR dan setelah itu tidak aktif lagi. lebih mudah dalam mengakses ke petani kelapa sawit. Serta yang
hutan tidak terlepas dari kurang Pengurus lembaga petani masih pupuk, obat, dan tenaga kerja. terakhir adalah pembinaan lembaga
sinkronnya peta lahan pertanian banyak yang tidak melek teknologi, Selain itu, lembaga petani juga petani sebagai bekal transfer ilmu
dengan peta dasar dari ATR/BPN. padahal proses pengajuan program aktif dalam memberikan sosialisasi kepada petani sawit terkait praktik
Pusat Sosial Ekonomi dan PSR saat ini sudah berbasis elektronik. terkait praktik budidaya kelapa budidaya kelapa sawit yang baik.
ISPO: Antara Niat Baik Kolom
dan Taring yang Tumpul
Oleh: Memed Gunawan
ayangkan sebuah aturan kekurangan versi sebelumnya. balik kebijakan.
yang lahir dari semangat Sertifikasi kini bersifat wajib, Lalu, bagaimana dengan
menjaga hutan, melin tak peduli pelaku besar atau kecil. kredibilitasnya? Di pasar global, RSPO sungguhsungguh ingin berubah
dungi pekerja, dan Pemerintah juga menjanjikan (Roundtable on Sustainable Palm Oil) justru tenggelam di bawah bayang
Bmemperbaiki citra sawit penguatan sistem pengawasan, masih jadi primadona. ISPO, meski di bayang para pelanggar yang tak
Indonesia di mata dunia. Tapi begitu pembinaan, serta sanksi administratif bawah naungan pemerintah belum tersentuh.
turun ke tanah, yang terasa justru bagi pelanggar. Tapi, seperti biasa, punya daya tawar yang kuat. Saya tidak sedang menyalahkan
seperti nasihat tanpa kuasa. Itulah niat baik di pusat belum tentu kuat Kurang transparan, belum ada semangat di balik Perpres 16/2025.
kirakira gambaran dari Peraturan di lapangan. mekanisme pengaduan yang terbuka, Justru, ini langkah penting yang tak
Presiden Nomor 16 Tahun 2025 Mari kita tengok pekebun kecil. dan kurang melibatkan pemangku boleh dibiarkan mandek. Tapi jika
tentang Sistem Perkebunan Kelapa Mereka adalah tulang punggung kepentingan nonpemerintah. regulasi tak dibarengi keberpihakan
Sawit Berkelanjutan Indonesia alias sawit nasional, tapi seringkali Pada hal ini era keterbukaan, bukan pada petani, transparansi dalam
ISPO. dipinggirkan. Apakah mereka siap zamannya kebijakan disusun di balik pengawasan, dan komitmen
Sejak dideklarasikan lebih dari mengikuti sertifikasi ISPO? Faktanya, tirai rapat. pasar untuk menghargai sawit
satu dekade lalu, ISPO digadang sebagian besar bahkan tak tahu apa Dan satu hal yang terus jadi berkelanjutan, maka ISPO akan
gadang sebagai jawaban atas stigma itu ISPO. ganjalan: pengawasan. Jika sertifikasi gagal menjawab tantangan zaman.
sawit: dari deforestasi, pelanggaran Biaya sertifikasi? Tak terjang kau. hanya jadi stempel, tanpa ada Perpres ini sudah diteken.
HAM, hingga ketimpangan ekonomi. Prosedurnya? Ribet. Pendam pingan? verifikasi dan penindakan yang Sekarang tinggal bagaimana kita
Tujuannya mulia, membawa industri Minim dan tambal sulam. Maka tegas, maka ISPO cuma jadi simbol. memastikan ia berjalan, bukan
sawit ke arah yang lebih hijau dan wajar jika sebagian petani melihat Perusahaan bisa pamer sertifikat, hanya berjalan di atas kertas, tapi
berkeadilan. Perpres 16/2025 hadir ISPO bukan sebagai jalan keluar, tapi di lapangan tetap langgar menyentuh tanah dan menggugah
dengan janji menyempurnakan tapi beban baru yang mengintai dari aturan. Dan celakanya, mereka yang hati.
