Page 8 - Sinar Tani Edisi 4092

8 Edisi 25 Juni - 1 Juli 2025 | No. 4092 Tahun LV

Intip Peluang jadi

Penyalur Pupuk Bersubsidi

Tata Kelola distribusi pupuk kini memasuki paradigma baru. Beberapa
persoalan yang menghambat mulai dipangkas. Kelompok petani pun bisa
menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Ini menjadi peluang baru. Siapa berminat?

tentu akan kita sesuaikan
dengan kemampuan anggaran,”
tambahnya.
Sebagai gambaran, kenaikan
margin fee sebesar Rp 1 per
kg saja bisa berdampak besar
karena dikalikan dengan total
alokasi pupuk bersubsidi 2025
yang mencapai 9,5 juta ton. Tak
hanya soal angka, penyesuaian
margin fee juga menyentuh
aspek struktur penyaluran.
Sesuai regulasi terbaru,
penyalur pupuk bersubsidi kini
tak terbatas pada kios pengecer
saja. Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan), Kelompok Pembudi
Daya Ikan (Pokdakan), koperasi,
hingga Koperasi Desa Merah
Putih ikut dilibatkan sebagai
titik serah. Insentif margin fee
yang wajar dinilai penting agar
seluruh pihak merasa adil dan
semangat menjalankan tugas.

Distribusi Sehat
emerintah telah Prasarana dan Sarana Pertanian, Ada empat lokasi survei yakni Ketua Program Studi Magister
m en er bitk an Kementerian Pertanian, Jekvy Subang (Jawa Barat), Probolinggo Manajemen Pembangunan
Peraturan Presiden Hendra mengatakan, selama ini (Jawa Timur), Langkat (Sumatera Daerah IPB University, Faroby
(Perpres) No 6 margin fee distributor dan pengecer Utara) dan Takalar (Sulawesi Selatan). Falatehan menilai, penyesuaian
Tahun 2025 tentang belum berubah sejak 2010. Untuk Kebijakan pemerintah menaikkan margin fee sangat penting dalam
PTata Kelola Pupuk distributor Rp 50/kg dan pengecer margin fee bagi pengecer pupuk menciptakan usaha distribusi
Bersubsidi. Kebijakan tersebut Rp 75/kg. “Kajian dilakukan bersubsidi menjadi peluang bisnis yang sehat dan berintegritas.
kemudian ditindaklanjuti Pusat Sosial Ekonomi Pertanian, bagi kelompok tani atau gabungan Bahkan diyakini dapat
Peraturan Menteri Pertanian Kementerian Pertanian. Tujuan kelompok tani yang ingin menjadi menghindari praktik tak terpuji
(Permentan) No 15 Tahun 2025 kajian peningkatan margin/fee penyalur pupuk bersubsidi. akibat rendahnya keuntungan
tentang Peraturan Pelaksana distributor dan pengecer,” katanya. Sebelumnya ketika pemerintah yang diterima penyalur.
Perpres Tata Kelola Pupuk Menurutnya, tujuan kajian ini menetapkan titik serah pupuk Dalam praktik di lapangan,
Bersubsidi. untuk menganalisis struktur biaya bersubsidi ada pada gapoktan/ Faroby melihat, banyak biaya
Keduanya menjadi landasan dan pendapatan dari usaha distribusi poktan, banyak yang enggan tak terlihat seperti pulsa
hukum bagi transformasi besar dan eceran pupuk bersubsidi. Selain menjadi penyalur. Alasannya, untuk sistem digitalisasi atau
dalam program pupuk bersubsidi itu juga menganalisis faktor-faktor selain margin fee yang relatif kecil, operasional mesin penyalur.
nasional, termasuk perubahan yang mempengaruhi biaya dan resikonya juga sangat besar, karena Biaya-biaya tersebut tidak
skema penyaluran dan pelibatan pendapatan dari usaha distribusi kekhawatiran terjerat hukum. pernah dihitung dalam margin
lebih banyak pihak di tingkat dan eceran pupuk bersubsidi. Bagaimana dengan distributor? fee selama ini. Karena itu, ia
lapangan. Salah satu ada margin “Wawancara dilakukan langsung Jekvy mengatakan, mereka nantinya menghitung, idealnya margin
fee yang bakal dinaikkan. kepada pengelola distributor dan berada langsung di bawah Pupuk fee berada di kisaran 15–20
kios di lokasi survei dan pembagian Indonesia yang menjadi penentu persen dari harga barang.
Sejak Tahun 2010 kuesioner online melalui Google teknis di lapangan. Jadi Pupuk “Dengan margin fee yang
Direktur Pupuk, Ditjen Form,” ujarnya. Indonesia bertanggungjawab layak, para penyalur bisa lebih
sepenuhnya terhadap entitas profesional dan tidak merasa
dirugikan,” imbuhnya.
Tabel. Usulan Penyesuaian Margin Fee dalam distribusi pupuk sampai ke Namun demikian, Faroby
titik serah dan ketersediaan pupuk
yang ada di setiap lokasi. juga menyoroti perlunya
Potensi % Terhadap Sementara itu, Kepala Pokja standardisasi penunjukan
Distributor Pengecer Kebutuhan DIPA Pupuk Bersubsidi, Direktorat penyalur pupuk bersubsidi.
No. Uraian Hal ini ia nilai penting untuk
(Rp/Kg) (Rp/Kg) Tambahan Subsidi Jenderal Prasarana dan Sarana
Anggaran (Rp) Pupuk Pertanian, Sri Pujiastuti menjelaskan, mencegah konflik antarpihak,
kajian ini mempertimbangkan menghindari mundurnya
Usulan aspek kewajaran dan relevansinya pengecer lama yang merasa
penyesuaian tidak lagi menguntungkan,
1 83 135 888.150.000.000 2,01% terhadap Harga Pokok Penjualan
fee dari PIHC - serta meminimalisir koreksi
Tahun 2021 (HPP) pupuk bersubsidi yang diatur distribusi yang menjadi beban
Hasil Reviu Itjen dalam Permentan No 28 Tahun administrasi.
2020.
Kementan dan Meski sistem berubah
2 79 117 678.050.000.000 1,54% “Kami reviu dan akan
BPKP – Tahun dan margin fee disesuaikan,
2022 koordinasikan dengan Kementerian namun Faroby mengingatkan,
Usulan dari Keuangan karena ini menyangkut pelayanan terhadap petani
Asosiasi anggaran negara,” ujar Sri. penerima manfaat harus tetap
Distributor Namun Sri sedikit membocorkan
3 Pupuk 125 – 150 150 1.432.500.000.000 3,24% kemungkinan margin fee naik optimal. Baginya, penyesuaian
Indonesia signifikan, bahkan hingga dua margin fee ini hanyalah satu dari
(ADPI) – Tahun kali lipat. “Kenaikannya bisa saja sekian langkah reformasi pupuk
2024 menjadi Rp 145-150 per kg. Tapi bersubsidi. Gsh/Yul