Page 151 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

(8)

PEMERINTAH KEMBALI
INGKAR JANJI HARGA BBM

K ENAIKAN harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2018 kemarin

menunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo memang
tak memiliki pola dalam menyusun kebijakan harga BBM.
Dalam enam bulan terakhir saya mencatat sudah lima kali
harga BBM dinaikkan. Tapi kenaikan itu tak ada polanya. Dulu
pemerintah menyatakan akan meninjau harga jual BBM setiap tiga bulan
sekali. Sekarang yang terjadi tiap bulan bisa terjadi kenaikan harga BBM.
Bahkan, pada rentang 13 Januari hingga 24 Februari lalu, tiap minggu ada
kenaikan harga BBM.
Kini kita memang sudah menjadi importir minyak. Jumlah lifting
minyak pada 2018 menurut SKK Migas diperkirakan sekitar 769.795 barel
per hari (bph), sementara jumlah konsumsi BBM sekitar 1,6 juta bph. Namun
itu bukan alasan untuk melepas harga BBM pada fluktuasi harga pasar.
Fluktuasi bisa memunculkan ketidakpastian. Nah, pemerintah harusnya
mengintervensi ketidakpastian tersebut. Jangan lepas tangan.
Dulu, ketika harga minyak anjlok, pemerintah menurunkan harga
BBM. Namun besarannya sangat kecil. Kini, giliran harga minyak naik,
masyarakat dibiarkan menghadapi fluktuasi harga yang terus berubah tiap
bulan. Ini kan tidak fair.
Sejak lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014, fungsi
kontrol DPR atas kebijakan harga BBM juga sudah diamputasi oleh
pemerintah. DPR hanya dibutuhkan persetujuannya jika terkait penetapan
harga Premium saja, sementara untuk penetapan harga BBM jenis lain
semuanya kini diputuskan sepihak oleh pemerintah. Khusus BBM non-
subsidi, penetapan harganya bahkan langsung diserahkan ke Pertamina,
seolah tak lagi diatur oleh pemerintah.
Coba saja baca Peraturan Menteri ESDM No. 34/2018, yang

144 KATA FADLI