Page 258 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

penutupan sidang” dari Saiko Shikikan. Bahkan, apabila dipandang
perlu, ketua dapat menghentikan sidang. Dalam persidangan, bila
anggota hendak angkat bicara, ia harus mendapat izin dari ketua (Pasal
4), demikian pula halnya dengan pegawai Gunseikanbu yang hadir
dalam persidangan (Pasal 8). Untuk kepentingan perundingan, bila
dipandang perlu, ketua dapat menunjuk anggota-anggotanya untuk
membentuk Biinkakai (Panitia Kecil) dan Tokubetsu Iinkai (Panitia
Istimewa), seperti halnya pada Dewan Pertimbangan Agung Republik
Indonesia (DPA RI) saat ini yang dilengkapi dengan badan-badan
seperti Badan Pekerja, Komisi-komisi, Panitia Hoc, dan Sekretariat.
Sidang-sidang Chuo Sangi-in bersifat “tertutup dan terbuka”. Sidang
terbuka, dalam arti dapat dihadiri oleh wakil-wakil dari Angkatan
Laut, wartawan, serta pembesar-pembesar lainnya dari Pemerintah
Pendudukan Militer Jepang.
Mengenai siapa yang diundang diatur oleh Zimukyoku.
Sangat dibatasinya kegiatan Chuo Sangi-in memperlihatkan bahwa
pemerintah militer Jepang takut akan tuntutan rakyat yang semakin
kuat, Jepang hanya akan sebatas meminta nasihat dari Chuo Sangi-
in. Selain itu, campur tangan Jepang dalam bentuk pemberian nasihat
dilakukan oleh Zimukyoku, yang dapat dikatakan sebagai “pembimbing”
bagi Chuo Sangi-in.
Pembentukan Chuo Sangi-in memperlihatkan bahwa ternyata
Jepang mempunyai suatu pemikiran tersendiri untuk membentuk
sebuah dewan yang mirip dengan Volksraad di masa Pemerintah

Pembentukan Kolonial Belanda, namun dengan corak organisasi dan fungsinya
Chuo Sangi-in berbeda dari Volksraad. Perbedaan ini diperjelas oleh pernyataan
resmi Pemerintah Pendudukan Militer Jepang yang menandaskan
memperlihatkan bahwa tidak ada pegawai pemerintah yang duduk dalam dewan ini.
bahwa ternyata Perbedaan ini adalah wajar jika dilihat dari berbagai situasi perang

Jepang mempunyai yang membutuhkan struktur dan fungsi tertentu. Volksraad adalah
suatu dewan yang dibentuk dalam keadaan damai yang fungsinya
suatu pemikiran didasarkan atas asas liberal parlementer, sehingga para anggotanya

tersendiri untuk mempunyai kesempatan berinisiatif dan mengajukan resolusi yang
membentuk sebuah meminta pemerintah untuk mengoreksi sikapnya mengenai masalah

dewan yang mirip tertentu. Tentu saja hal ini pun tidak berarti bahwa semua yang
diajukan oleh para anggota Volksraad diterima oleh Pemerintah
dengan Volksraad Kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, lembaga negara yang

mempunyai fungsi sama dengan Chuo Sangi-in adalah DPA RI. Menurut
Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dewan ini berkewajiban

dpr.go.id 256

A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd 256 11/18/19 4:51 AM