Page 55 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH
P. 55

FAHRI HAMZAH
                                     DAULAT RAKYAT
                           Tentang Reformasi Parlemen dan Pelembagaan Demokrasi



                 mayoritas. Justru sering dikontrol kelompok minoritas
                 sebagai hasil format kelembagaan tertentu. Masalah yang
                 lebih serius adalah bahwa sistem seperti itu menciptakan

                 kekalahan yang kekal dan orang luar dari permainan
                 politik. Dalam banyak kesempatan, kaum minoritas
                 secara permanen dikeluarkan dari otoritas politik. Situasi
                 ini dapat menyebabkan ancaman sangat kritis terhadap
                 demokrasi, karena jika beberapa kelompok yang secara
                 politis  signifikan  terus-menerus  diisolasi  dari  proses
                 pengambilan keputusan dan kepentingan mereka
                 terancam atau, setidaknya, mereka merasa demikian,
                 tidak ada alasan bagi kelompok-kelompok tersebut untuk

                 mematuhi peraturan yang ada dan tetap dalam sistem
                 politik saat ini. 29

                   Dari pengantar konsep konsosiasionalisme sekitar lima
                 dekade lalu, Lijphart (1968) menjawab beberapa pertanyaan
                 paling penting dalam ilmu politik: “Apa saja kondisi yang
                 mendasari keberhasilan demokrasi? Bagaimana berbagai
                 bentuk demokrasi merespon berbagai kondisi sosial
                 dan ekonomi di dunia? Dapatkah demokrasi direkayasa
                 ke tempat di mana ia saat ini tidak muncul? ”(Wilsford
                 2000,  1).  Strategi  Lijphart  untuk  menjawab  pertanyaan-



                 29    Jae  Woo  Hong,  What Can Institutions  Do?: Comparative  Analyses of The Effects
                      of  Political  Institutions  on  Governance,  Democratic  Support  and  Ethnic  Conflict,
                      Dissertation, Faculty of the Graduate School University of Missouri-Columbia, Juli 2004.



                                           42 DPR.GO.ID
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60