Page 224 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DPR-RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA
(1967-1998)

dengan konsensus utama. Sedangkan konsensus kedua mengenai
cara-cara melaksanakan konsensus utama. Konsensus kedua ini lahir
antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Yang mendorong lahirnya konsensus tersebut
adalah begitu besarnya kekhawatiran terhadap
masih adanya keinginan dan usaha mengubah
Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi dan Selain kekhawatiran
konstitusi lain. Penggantian ideologi dan konsti-
tusi dengan yang lain itu dianggap mengganti soal ideologi, secara
tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. serentak Orde Baru
Selain kekhawatiran soal ideologi, secara se-
rentak Orde Baru mencanangkan pula program mencanangkan pula
pembangunan nasional yang digariskan dalam program pembangunan
pola jangka panjang (25 tahun) dan jangka pen-
dek atau interval (5 tahun). nasional yang
digariskan dalam
Kedua hal inilah yang mendorong lahirnya kon-
sensus nasional yang kemudian dituangkan pola jangka panjang
dalam undang-undang, sehingga tidak saja (25 tahun) dan jangka
mengikat secara moral, tapi juga secara yuridis.
Undang-undang yang dimaksud adalah UU ten- pendek atau interval
tang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan (5 tahun).
DPRD, UU tentang Pemilu, UU tentang Partai
Politik dan Golkar, dan UU tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

Tak berhenti di situ, pemerintah Orde Baru lalu melakukan restrukturisasi
politik demi menciptakan tertib politik, yang mencakup lima hal:

1. Birokrasi yang terkendali

Untuk mewujudkan program pemerintah berjalan secara efektif perlu
birokrasi yang efektif dan tanggap terhadap pimpinan eksekutif. Re-
formasi birokrasi oleh pemerintah Orde Baru mengarah pada sentra-
lisasi pemerintahan. Ini mencakup tiga hal, yakni, pertama, pemusatan
proses pembuatan kebijakan pemerintah. Langkah ini terwujud dalam
bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

dpr.go.id 217