Page 226 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DPR-RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA
(1967-1998)

bagaimana menyelenggarakan pemilu tanpa mengorbankan program
ekonomi pemerintah. Dengan kata lain, pemilu harus memberi mandat
pemerintahan kepada kelompok yang paling bertekad untuk melakukan
pembangunan.

Menyikapi ketetapan tentang pemilu itu, kelompok Soeharto tampil de-
ngan strategi sebagai berikut:

1. Membentuk suatu pengelompokan politik baru DPR yang terdiri
dari para politisi non-partai yang terikat dengan program pemba-
ngunan pemerintah. Akhirnya, keharusan
untuk segera memiliki kelompok perwakil-
an dalam DPR dan suatu mesin pemilihan
(keduanya dibutuhkan dalam menjalankan
strategi konstitusional) membuat pemimpin Tujuan pokok
Orde Baru menggunakan Sekber Golkar dan
meletakkan orang-orangnya sendiri dalam korporatisasi adalah
posisi-posisi kepemimpinan organisasi ter- untuk mengendalikan
sebut. Keputusan untuk memasuki Sekber
Golkar dipermudah dengan adanya kesepa- perwakilan kepentingan
katan yang dicapai dengan partai-partai po- kelompok sedemikian
litik tentang penundaan pemilu sampai 1971.
rupa untuk mencegah
2. Mendorong penciptaan semacam
perwakilan kepentingan korporatis. timbulnya konflik
Tujuan pokok korporatisasi adalah untuk sosial atau mengancam
mengendalikan perwakilan kepentingan ke-
lompok sedemikian rupa untuk mencegah kekuasaan pemerintah.
timbulnya konflik sosial atau mengancam
kekuasaan pemerintah. Selain itu, juga un-
tuk melengkapi strategi pemerintah dalam
mengendalikan birokrasi dan menghilang-
kan pengaruh partai-partai politik di dalamnya, maka sasaran uta-
ma korporatisasi selama Orde Baru adalah perkumpulan yang me-
wakili pegawai negeri.
3. Menyederhanakan partai politik melalui pengelompokan Strategi
terakhir adalah pengendalian kepartaian di Indonesia. Langkah
pertama ke arah penyederhanaan partai politik dengan Ketetap-
an No. 22/1966 tentang pengaturan kembali struktur politik. Pada
27 Februari 1970, Soeharto bertemu dengan para pemimpin par-
tai untuk membicarakan rencana pemerintah mengurangi jumlah
partai dengan pengelompokannya menjadi dua kelompok. Perte-

dpr.go.id 219