Page 229 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 229

SEABAD RAKYAT INDONESIA
           BERPARLEMEN





                                      memerlukan waktu empat tahun ketika akhirnya Undang-Undang Nomor
                                      3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar disahkan pada 15 Agustus
                                      1975.


                                      Undang-undang tersebut mencegah pegawai negeri sipil bergabung de-
                                      ngan partai, membatasi pilihan asas ideologis partai pada Pancasila dan
                                      UUD 1945, dan melarang organisasi partai di bawah tingkat kota madya.
                                      Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa hanya ada tiga peser-
                                      ta pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi
                                      Indonesia (PDI), dan Golongan Karya.


                                                           Memasuki  1977-1978,  mahasiswa  mulai  kem-
                                                           bali  bergerak.  Naiknya  suhu  politik  Indonesia

           Seperti juga gerakan                            yang mulai dinamis menjelang Pemilu 1977 dan
                                                           pemilihan presiden 1978 serta munculnya ber-
           mahasiswa tahun 1974,                           bagai persoalan sosial-ekonomi membuat ma-
           gerakan 1977/1978 ini                           hasiswa  merasa  terpanggil  untuk  bersikap.  Di
                                                           Jakarta terjadi kenaikan tarif bus kota, di Sura-
           tidak memiliki satu                             baya terjadi penggusuran pedagang kaki lima,

           organisasi sebagai                              dan di Bogor terjadi banyak penguasaan tanah
                                                           masyarakat oleh pejabat.
           wadah pemersatu

           para mahasiswa                                  Seperti  juga  gerakan  mahasiswa  tahun  1974,
                                                           gerakan 1977/1978 ini tidak memiliki satu orga-
           se-Indonesia.                                   nisasi sebagai wadah pemersatu para mahasis-
                                                           wa se-Indonesia. Selain masing-masing Dewan
                                                           Mahasiswa  bergerak  melakukan  aksinya,  me-
                                                           reka  juga  mengadakan  pertemuan-pertemuan
                                                           dalam  rangka  menggalang  kekompakan  yang
                                      biasanya menghasilkan rumusan-rumusan yang menjadi tuntutan me-
                                      reka dalam aksi-aksinya.


                                      Berbagai  tuntutan  dilontarkan  mahasiswa  dalam  gerakan  1977-1978.
                                      Mulai dari tuntutan yang sifatnya lokal seperti penyelesaian masalah
                                      kelaparan sampai tuntutan yang sifatnya nasional seperti demokratisa-
                                      si di Indonesia, penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR untuk memin-
                                      ta pertanggungjawaban Presiden Soeharto, yang dianggap menyele-
                                      wengkan pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Akan tetapi, tuntutan
                                      yang paling mengemuka dalam gerakan mahasiswa 1977-1978 itu men-
                                      capai puncaknya terkait gugatan mereka terhadap kepemimpinan na-
                                      sional. Mahasiswa menolak Soeharto sebagai presiden untuk yang ke-
                                      tiga kalinya.




           222
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234