Page 234 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 234
DPR-RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA
(1967-1998)
DPR HINGGA MASA AKHIR ORDE BARU 1992-1998:
TANTANGAN BANGKITNYA
DEMOKRATISASI?
Pemerintah tampaknya cenderung menempatkan DPR sebagai subordinasi
negara, atau sekurang-kurangnya partner pemerintah dalam mencapai target
ganda Negara Orde Baru: stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.
DALAM cetak biru politik Orde Baru, DPR bukanlah lembaga politik
yang otonom. Melalui berbagai instrumen, DPR “diatur” dan “dikenda-
likan” oleh Negara. Dalam soal anggaran, misalnya, DPR tidak memi-
liki hak keuangan yang otonom. Anggaran Dewan disubordinasikan di
bawah Sekretariat Negara, sehingga amat kecil peluang bagi lembaga
perwakilan rakyat ini untuk secara bebas merancang anggaran dan
membiayai aktivitas serta kebutuhannya. Ini berarti bahwa aktivitas
politik Dewan sangat bergantung pada negara, sehingga relatif kecil
pula peluang untuk mengambil sikap yang berbeda.
Kecenderungan untuk menempatkan DPR lebih sebagai “mitra” nega-
ra ini tercermin pula di dalam struktur keanggotaan dan mekanisme
rekrutmen atas anggota Dewan. Di luar anggota yang dipilih, Presiden
berwenang pula mengangkat 100 orang (20 persen) anggota dari ABRI.
Sementara itu anggota Dewan yang dipilih pun bukanlah wakil-wakil
rakyat dalam artian sesungguhnya. Calon ditentukan oleh pengurus
pusat organisasi sosial politik dan dikontrol oleh unsur-unsur negara,
birokrasi, dan militer melalui mekanisme litsus (penelitian khusus).
Jadi, anggota DPR banyak yang tidak kritis karena tersandera. Tapi, un-
tuk periode 1992-1998, mulai ada sedikit geliat dari anggota-anggota
yang kritis. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, pecahnya hu-
bungan baik antara Presiden dan militer, apalagi sejak untuk pertama
kalinya terpilih sosok sipil sebagai Ketua Golkar, yaitu Harmoko, mela-
lui Munas Golkar 1993. Kedua, perpecahan internal dalam tubuh militer,
terutama Angkatan Darat. Ketiga, terjadinya keretakan antara pemodal
(konglomerat) dan negara.
dpr.go.id 227