Page 232 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DPR-RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA
(1967-1998)

baru dalam pelaksanaan pemilu kala itu adalah pemilu di Provinsi
Timor Timur, yang dalam Pemilu 1977 belum diikutkan karena baru ber-
integrasi dengan Indonesia pada 17 Juli 1976.

Selain itu, pada 12 Agustus 1981 dibentuk pula sebuah lembaga yang
dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemi-
lu. Lembaga ini bertugas mengawasi jalannya
pemilu dan meminimalkan kecurangan saat
pemilu. Panwaslak diketuai oleh Jaksa Agung

dan melakukan pengawasan pelaksanaan pe-
milu anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Sikap keras pemerintah
Tingkat II dalam wilayah kerja masing-masing. Orde Baru terhadap
Pembentukan Panwaslak tersebut hanya me-
nampung permasalahan yang disampaikan oleh pengkritiknya
masyarakat dan kontestan pemilu, bukan mena- menyebabkan
ngani masalah kriminal dan pidana terkait pemi-
lu. Setelah dibentuk Panwaslak, semua protes kehidupan demokrasi
partai politik bisa diselesaikan melalui mekanis- di Indonesia sangat
me musyawarah.
bergantung pada

Pemilihan umum merupakan prinsip penting pemerintah, dalam hal
dalam keberlangsungan sistem demokrasi su-
atu negara. Dalam sebuah negara demokrasi, ini Presiden.
pemilu menjadi saluran penting bagi kedaulatan
politik rakyat karena rakyat dapat memberikan
keputusan politiknya. Pemilu kemudian mulai
menjadi agenda politik berkala yang rutin dilak-
sanakan di Indonesia sejak masa pemerintahan Orde Baru. Pemilihan
Umum 1987 merupakan pemilu ke-4 yang dilaksanakan pada masa ini.
Pemilu dilaksanakan pada 23 April 1987 serentak di seluruh wilayah
Indonesia untuk memilih anggota legislatif periode 1987-1992.

Lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum ada-
lah Lembaga Pemilihan Umum. Struktur keanggotaan Lembaga Pemi-
lihan Umum mayoritas diisi oleh kalangan pemerintah. Lembaga ini di-
pimpin Menteri Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Presiden.

Sistem pemilihan yang dilakukan pada 1987 masih sama seperti pemi-
lu 1982, yaitu menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsio-
nal) dengan stelsel daftar. Sebagai tambahan, Pemilu 1987 mengguna-
kan undang-undang yang baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang

dpr.go.id 225