Page 236 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DPR-RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA
(1967-1998)

Pemilu 1992 juga menampilkan hal baru. Kali ini pemerintah mewajib-
kan calon anggota DPR menjalani penelitian khusus (litsus) untuk men-
dapatkan surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang (SKTT).
Setelah hasilnya diproses, akan keluar rekomendasi dari Bakorstanas
kepada kepolisian. Berdasarkan rekomendasi itu, polisi akan memberi-
kan surat keterangan tidak tersangkut (SKTT) kepada para calon ang-
gota DPR/MPR tersebut.

Tak kalah menariknya dari periode ini adalah, atas usulan Fraksi ABRI
sendiri, terjadi pengurangan anggota DPR-RI yang diangkat dari ABRI.
Dari 100 orang menjadi 75. Sejak 1990-an memang terjadi gerakan re-
formasi internal ABRI. Gerakan ini juga disebut gerakan kembali ke
barak atau gerakan perubahan ABRI menja-
di tentara profesional, dan pengembalian Polisi
menjadi lembaga keamanan sipil. Gerakan ini
diinisiasi para jenderal intelektual di tubuh ABRI. Kehadiran ABRI dalam
Rumusan akhir RUU yang mengatur jumlah ang-
gota ABRI di DPR disetujui fraksi-fraksi di Komisi badan legislatif tidak
II DPR. hanya mewakili ABRI,

Padahal pada 1992, ketika para akademisi Indo- tetapi juga untuk
nesia mulai membicarakan untuk memperkecil melaksanakan tugas
jumlah anggota ABRI di DPR, Soeharto mem-
beri reaksi keras. Tidak mungkin, katanya, bagi yang dipercayakan
ABRI untuk melepas peranan politiknya dan kepada ABRI oleh
semata-mata melaksanakan fungsi militernya.
Dengan menuduh para akademisi tidak mampu rakyat.
memahami hakikat yang sesungguhnya makna
Dwifungsi, Soeharto memberikan jaminan kepa-
da perwira, yang disebutnya rekan-rekan perwi-
ra, yang mengunjungi peternakannya di Tapos,
Jawa Barat, bahwa kehadiran ABRI dalam badan legislatif tidak hanya
mewakili ABRI, tetapi juga untuk melaksanakan tugas yang dipercaya-
kan kepada ABRI oleh rakyat. Dia kembali mengulangi bahwa Dwifung-
si angkatan bersenjata Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat
di samping alasan historis berdasarkan sejarah perjuangan nasional.

Begitupun, masih ada upaya pemerintah Soeharto untuk mendik-
te partai politik. Pada 1996, Ibu Kota Jakarta diguncang oleh Insiden
PDI-Megawati di Gambir, Jakarta. Hanya berselang satu bulan kemu-
dian, insiden di Jakarta kembali terjadi. Insiden ini adalah penyerangan
ke Kantor PDI di Jalan Diponegoro atau disebut dengan Sabtu Kelabu.

dpr.go.id 229