Page 240 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DPR-RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA
(1967-1998)

Fenomena “Mega-Bintang” secara signifikan menjadi diskursus yang
meluas ketika kampanye berlangsung. Ketika massa PPP sedang ber-
kampanye, baik massa peserta kampanye maupun masyarakat sim-
patisan selalu membuat kode (simbol) pada jari tangan dengan angka
1 dan 3 sebagai lambang PPP dan PDI Megawati. Tidak ketinggalan,
bendera merah-hijau bertulisan “Mega-Bintang” juga dimunculkan dan
marak dikibarkan, seperti saat kampanye PPP di Jakarta pada 8 Mei
1997. Massa yang terdiri dari puluhan ribu simpatisan Partai Bintang
bak menenggelamkan Jakarta dalam lautan hijau, warna seragam PPP.
Massa juga mengarak atribut-atribut bergambar Megawati. Padahal,
saat itu, Megawati tidak ambil bagian dalam pemilu karena berseteru
dengan PDI yang dipimpin oleh Soerjadi.

Melihat perkembangan situasi yang kurang
menguntungkan pihaknya, pemerintah meres-
pons dengan mengeluarkan larangan memba- Konflik internal PDI
wa spanduk dan kostum Mega-Bintang dalam yang menimbulkan
kampanye. Massa yang resisten ternyata balik
memunculkan pelesetan politik untuk menyiasa- kekecewaan warga
ti larangan tersebut. Alhasil, muncullah spanduk dan simpatisan PDI
semacam “Megang-Bintang” dan idiom-idiom
lain yang ingin menunjukkan bahwa keberada- direspons secara taktis
an para pendukung Megawati masih tetap dapat oleh DPC PPP Surakarta
berekspresi dalam kampanye pemilu.
dengan memunculkan
Isu Mega-Bintang muncul sebagai antitesis dari isu “Mega-Bintang”.
hegemoni Golkar sejak Pemilu 1971 yang selalu
menang. Warga PPP dan PDI ingin perubahan,
termasuk mengganti Presiden Soeharto.
Kala itu, merebak wacana yang mendukung
Megawati sebagai Presiden RI, dan wakilnya adalah Buya Ismail Hasan
Metareum, Ketua Umum PPP.Inilah salah satu bentuk perlawanan dari

para peserta pemilu untuk tidak “menjadi Golkar” .

Dua bulan setelah Pemilu 1997 dilaksanakan, krisis keuangan atau krisis
moneter menerpa hampir seluruh kawasan Asia Timur dan Asia Tengga-
ra pada Juli 1997, termasuk Indonesia. Untuk itu, pada Oktober 1997 peme-
rintah mengundang Dana Moneter Internasional (International Monetary
Fund, IMF) untuk membantu program pemulihan krisis di Indonesia.

Pada 31 Oktober 1997, disetujui letter of intent (LoI) pertama yang me-
rupakan program pemulihan krisis IMF dengan fasilitas pinjaman siaga

dpr.go.id 233