Page 31 - Stabilitas Edisi 214 Tahun 2025

penyertaan modal tersebut.
“Sekarang tinggal yang Rp 130
miliar itu di dalam skema yang mana
ini? Kalau misalnya BI berketetapan itu
anggaran kebijakan, sehingga tidak perlu
persetujuan DPR, DPR hanya sebagai
governance-nya saja yang perlu BI
sampaikan kepada kita, kita nggak perlu
persetujuan soal 130 miliarnya, ya bisa
saja,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Perry
menyampaikan, dalam hal ini BI beserta
bank sentral negara-negara yang masuk
dalam anggota NSO, akan melakukan
penyertaan modal dalam bentuk
pinjaman dengan tenor jangka waktu
sampai 20 tahun.
“Meskipun pinjamannya ini tanpa
bunga dalam bentuk 20 tahun, tapi treat
loan-nya seperti modal, dan kerjasama
bank sentral. Dan kalau memang nanti
diperlukan bisa diperpanjang (lebih dari
20 tahun), jadi kayak modal forever,”
ungkap Perry.
Lebih jauh Perry juga menjelaskan Lewat Proyek Nexus,
bahwa Kerjasama inisitif Nexus ini pemerintah tidak perlu
nantinya akan mempermudah transaksi lagi bekerja sama
cross border antar negara Kawasan di level bank karena
ASEAN dan India. Serta bertujuan sistem pembayaran
untuk memberikan nilai tambah bagi nasional masing-
perkeonomian secara luas terutama bagi masing negara ASEAN
UMKM. sudah terhubung.
Dolfie menegaskan, Komisi XI Perluasan volume
DPR sendiri memberikan dukungan transaksi pembayaran
pada partisipasi BI dalam inisiatif yang berlaku. retail antarnegara akan
Nexus sebagai bagian dari Kerjasama Dolfie mengatakan, partisipasi makin cepat.
internasional dalam pelaksanaan Indonesia dalam Nexus harus dapat
kebijakan system pembayaran yang mengoptimalkan peran BI yang
memerlukan anggaran kebijakan. dominan pada policy committe, oversight
Terdapat beberapa hal yang diminta committee, serta di NSO (Nexus Scheme
Komisi XI DPR RI terhadap partisipasi Organization).
BI, dimana peran BI dalam Nexus sebagai “Ke depan, pembentukan Nexus
wujud Kerjasama internasional dalam akan memberi alternatif pengiriman
sistem pembayaran sesuai komitmen dana antar negara secara cepat, mudah
G20 ASEAN Regional Payments dan dalam Harga yang terjangkau.
Connectivity (RPC), dan BSPI (Blue Dengan kerjasama system pembayaran
Print Sistem Pembayaran Indonesia) QR (Quick response code) dan retail
2030 harus dapat memberikan manfaat fast payment antara negara yang
bagi perekonomian serta sejalan dengan diintergrasikan dengan inisiatif Local
kepentingan nasional dengan tetap Currency Transaction untuk penggunaan
menjaga kedaulatan nasional sesuai mata uang lokal sebagai penyelesaian
dengan peraturan perundang-undangan transaksi,” ujarnya.*

www.stabilitas.id Edisi 214 / 2025 / Th.XX 31