Page 106 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

98 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Penyelesaian dinding-dinding pemisah 5 %
unit

Penyelesaian atap unit 5 %

Pemasangan kusen pintu, kusen jendela, 5 %
kabel listrik, pipa-pia air minum, dan
lain-lain

Penyelesaian lapangan parkir dan saluran 5 %
air dan listrik yang melayani perumahan

Izin masuk sementara/serah terima unit 25 %

Tahap Penyelesaian (penyerahan 15 %
sertipikat dan Akta Jual beli)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembayaran yang dilakukan konsumen mengikuti
tahapan-tahapan penyelesaian bangunan, dimana setiap tahapan memiliki persentase

pembayarannya sendiri-sendiri. Dalam tahap awal konsumen cukup membayar 5%-10% dari
harga unit sebagai uang tanda jadi (booking fee). Pembayaran kedua adalah pembayaran
ketika melakukan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yaitu maksimal
20% dari harga unit setelah dikurangi oleh uang tanda jadi. Selanjutnya pada tahap ketiga

konsumen membayar 10 % dari harga unit setelah diselesaikannya fondasi rumah susun.
Kemudian membayar 10 % lagi setelah diselesaikan kerangka-kerangka unit bangunan. Pada
tahap lima, enam, tujuh, delapan pembayaran adalah sebesar 5 % dari harga unit setelah
pembangunan selesai dalam tahap-tahap yang telah ditentukan. Tahap kesembilan adalah

tahap pembayaran ketika konsumen sudah serah terima unit, pada tahap ini pembayaran
yang dilakukan cukup besar yaitu 25% dari harga unit karena bangunan sudah dapat ditem-
pati. Pembayaran terakhir adalah sebanyak 15% yang diikuti dengan jual beli dan penyerahan
sertifikat.

E. Kesimpulan dan Saran
Problematika tahap awal pelaksanaan jual beli satuan rumah susun terjadi dalam hal

pelaku pembangunan dapat memasarkan sebelum bangunan rumah susun selesai dibangun.
Tetapi untuk mengikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, pelaku pembangunan wajib
menyelesaikan ketersediaan bangunan 20 %. Artinya sebelum bangunan tersedia 20 %, antara
pelaku pembangunan dan calon pembeli tidak boleh melakukan Perjanjian Pengikatan Jual

Beli, sehingga dipertanyakan kekuatan hubungan hukum antara pelaku pembangunan dan
pembeli. Di sisi lain bagi pelaku pembangunan yang sudah mampu membangun ketersediaan
20% juga dipertanyakan kekuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli apabila pelaku pem-

bangunan atau pembeli wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli.
Mengamati praktek tahap awal pelaksanaan jual beli satuan rumah susun yang dinilai