Page 110 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

102 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

mengalami jalan buntu, karena masyarakat tetap mempertahankan tanahnya untuk tidak
dikuasai oleh korporasi.
Hingga kini upaya penyelesaian konflik agraria di Telukjambe, Karawang yang dipra-
karsai oleh Pemerintah selalu gagal. Misalnya rencana pengembalian lahan dari PT Pertiwi

Lestari kepada petani yang diprakarsai pemerintah lewat Menteri ATR/BPN atau Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dianggap tidak mengakomodir semua pihak.
Hal ini karena pada pertemuan dengan PT Pertiwi Lestari dan Pemkab Karawang 3 Mei 2017

lalu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyampaikan masyarakat yang akan mendapatkan
lahan untuk pemukiman hanya 97 kepala keluarga saja. Padahal jumlah kepala keluarga
yang tergusur akibat konflik agraria ini berjumlah 600 kepala keluarga.
Yang menarik dalam kasus ini adalah, terlihat jelas adanya pihak yang memiliki keku-

atan besar dan berkepentingan terhadap lahan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
tersebut. Jika sengketa ini hanya melibatkan antara masyarakat dan perusahaan sebagai
pemenang, sepertinya tidak terlalu sulit untuk mencari solusi sebagai jalan keluar dari
konflik lahan yang berkepanjangan ini. Karena berdasarkan observasi lapangan, pihak peru-

sahaan juga bersedia memberikan uang kerohiman pada masyarakat, dan menurut kuasa
hukum pemenang lahan yang bersengketa itu banyak warga yang berkeinginan untuk
menyelesaikan masalah secara damai. Namun, upaya ini terkendala dengan adanya intimi-

dasi dan provokasi terhadap warga yang mau menyelesaikan persoalan secara damai. Tidak
salah jika ada yang beranggapan gerakan perlawanan ini dimotori oleh kekuatan besar yang
memiliki kepentingan besar juga dibalik kasus ini. Itu dapat terlihat dengan mobilisasi masa
dalam jumlah besar yang berusaha untuk dibenturkan dengan aparat keamanan saat

eksekusi lahan, serta bangunan opini yang dibuat gaduh seolah-olah kasus ini akan meledak
besar seperti kasus Mesuji di Lampung.
Makalah ini akan menyoroti konflik laten di bidang kebijakan pertanahan dengan studi
kasus sengketa tanah di Teluk Jambe Karawang dengan menggunakan pendekatan kebija-

kan public dan sosio legal. Analisis akan difokuskan pada bagaimana status kepemilikan
tanah di Teluk Jambe Karawang yang menyebabkan terjadinya konflik laten antara masya-
rakat dan korporasi. Selain itu akan dianalisis bagaimana penegakan hukum putusan penga-

dilan dalam kasus sengketa tanah di Teluk Jambe dan mengapa masyarakat menolak kepu-
tusan pengadilan. Melalui kajian ini diharapkan akan diperoleh solusi strategis untuk
menyelesaikan kasus konflik laten di bidang pertanahan yang terjadi di Teluk Jambe dan di
berbagai daerah lainnya.

B. Akar Konflik dan Perkembangannya
Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya

hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala
kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah seng-