Page 108 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

KONFLIK LATEN DI BIDANG KEBIJAKAN PERTANAHAN:
ANALISIS KASUS SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN
KORPORASI DI TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT

Trubus Rahardiansah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Email: trubus_rp@yahoo.com

Abstrak

Konflik pertanahan merupakan masalah yang hampir terjadi di berbagai daerah yang salah satunya
bersumber pada kepemilikan tanah. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, analisis kasus
sengketa tanah di tiga desa, yaitu di Desa Wanasari, Wanakerta, dan Margamulya, kecamatan
Teluk Jambe Karawang memberikan gambaran bahwa masyarakat pemilik tanah memiliki posisi
(legal standing) yang lemah manakala berhadapan dengan korporasi dan negara. Padahal kasusnya
telah berlangsung sejak tahun 1974 hingga sekarang. Penyelesaian kasus hanya melalui lembaga
peradilan dan kurang pendekatan dialogis dengan masyarakat sebagai pemilik tanah. Akibatnya
kasus tersebut berlarut-larut dan berdampak pada kerugian baik pada masyarakat, maupun pada
legitimasi hukum yang tidak dihargai oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap kasus
ini. Keputusan hukum yang seharusnya dihormati oleh semua kalangan, dalam kasus ini seperti
dipermainkan dan berusaha untuk tidak diindahkan. Hal ini dapat terlihat dari perlawanan yang
massif dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan melakukan mobilisasi massa saat
eksekusi lahan yang sudah dimenangkan oleh korporasi. Sampai saat ini perlawanan masih terus
dilakukan, korporasi telah menjadikan masyarakat pemilik tanah sebagai korban dengan
membenturkan masyarakat versus aparat pemerintah. Hasil penelitian yang telah dilakukan
menyimpulkan bahwa penyebab kasus tersebut bersifat konflik laten antara lain : Pertama,
ketidakjelasan status kepemilikan tanah dan lemahnya penegakan hukum,Kedua, pemilik modal
(korporasi) yang ditopang oleh birokrasi Negara memaksa masyarakat pemilik tanah untuk
mengalihkan tanah secara sewenang-wenang, Ketiga, nilai jual tanah yang meningkat dengan cepat
secara tak terkendali di wilayah konflik. Keempat, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan
peduli akan kepentingan/haknya atas kepemilikan tanah. Kelima, kurangnya transparansi
kebijakan yang digariskan pemerintah terkait dengan kebijakan pembangunan.
Kata kuci: konflik laten, konflik pertanahan, resolusi konflik, kebijakan publik

A. Pendahuluan
Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlang-

sung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu terjadi di berbagai
daerah. Sengketa dan donflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya
kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyele-
saiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum.

Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan
dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting.
Mencari keseimbangan atau win-win solution atas konflik yang sudah terjadi jelas membu-

tuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar
konflik, factor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan
solusinya. Dengan berbagai upaya melalui penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa
dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana

kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.
100