Page 114 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

106 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Argumen BPN memberikan sertifikat kepada sebagian masyarakat, karena putusan
peradilan yang memenangkan masyarakat secara perseorangan. Artinya, Putusan MA No.
695/K/PDT/2009 bertentangan dengan putusan peradilan lainnya yang sudah inkrah, yaitu
Putusan PK No. 316 PK/PDT/2007 antara PT. SAMP dan BPN melawan Nani Binti Tarmu-

din. Putusan ini memenagkan Nani Binti Tarmidin, Perkara PK No. 499/PK/Pdt/2005
antara PT. SAMP dan BPN melawan Agus Sugito yang dimenangkan Agus Sugito, dan
Perkara Pidana No. 08/Pid/2009/PN. Krw tanggal 24 Februari 2009. Putusan No.

08/Pid/2009/PN. Krw ini muncul karena PT. SAMP melaporkan Udam Muhtadin pemilik
sertifikat di atas di sebagian tanah seluas 350 ha, Udam Muhtadin menang dalam perkara
tersebut.
Kemenangan PT. SAMP dalam Putusan MA No. 695/K/PDT/2009 ini terindikasi ada

kebohongan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara. Diantaranya, PT. SAMP
menyatakan telah melakukan pembebasan atas tanah seluas 350 ha kepada masyarakat.
Faktanya, sampai saat ini masyarakat yang menguasai tanah tersebut tidak pernah merasa
melepaskan tanah mereka kepada PT. SAMP. Di samping itu, sampai saat ini masyarakat

tetap membayar pajak atas tanah garapannya tersebut. PT. SAMP juga mengklaim telah
menguasai tanah tersebut, faktanya masyarakat yang sampai saat ini menguasai tanah itu,
bahkan sebagian dari mereka sudah ada yang memiliki sertifikat.

Putusan MA No. 695/K/PDT/2009 ini terjadi karena pengadilan tidak melakukan tinjau
lapangan (plaatsopneming), serta menggunakan alat bukti berupa Peta Persil dan Peta
Bidang dari obyek tanah seluas 350 ha yang diduga palsu. Sebab terdapat dua peta yang
dikeluarkan dalam waktu yang sama yaitu 20 September 2005, instansi yang sama yaitu

Kanwil BPN Jawa Barat, namun gambar yang berbeda. Dalam Peta yang ditunjukan oleh
pihak PT. SAMP di pengadilan, tidak menggambarkan peta rinci yang menggambarkan
bidang-bidang tanah milik masyarakat, sementara dalam peta yang dijadikan acuan oleh
BPN Karawang untuk mengeluarkan sertifikat, terdapat peta rinci yang menunjukan

bidang-bidang tanah yang digarap oleh masyarakat.
Selain itu, dalam persidangan PT. SAMP tidak memiliki dokumen lain sebagai bukti
kepemilikan mereka, hanya menunjukan Akta Perjanjian Oper Garap yang dibuat oleh

Notaris Muljani Syafei, SH, Surat Pelepasan Hak dari PT. Dasa Bagja kepada PT. Makmur
Jaya Utama, walaupun SPH tersebut terjadi kesalahan orang dan subjek yang dioperkan.
Artinya, yang melakukan pengoperan garapan bukan orang yang sebenarnya menggarap
dan menguasai tanah tersebut, dan objek tanah yang dioperkan juga tidak jelas batas-

batasnya.
Putusan MA No. 695/K/PDT/2009, salah satu yang dijadikan bukti oleh PT. SAMP
adalah Peta Bidang Tanah seluas 350 ha, termasuk di dalamnya ada tanah-tanah pihak lain

yang sudah bersertifikat, seperti tanah milik Udan Muhtadin Bin Aman yang coba dirampas
oleh PT. SAMP tetapi PT. SAMP kalah dipengadilan (Perkara Pidana No. 08/Pid/2009/PN.