Page 118 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

110 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

lemah. Masyarakat pemilik tanah sering dijadikan korban oleh korporasi sebagai pemilik
modal seringkali berkolaborasi dengan aparat Negara. Ciri negara yang kuat adalah
tingginya kontrol sosial dalam semua bidang kehidupan (the overall level of social control is
high). Keadaan negara yang kuat menghasilkan struktur masyarakat yang elitis (pyramidal).

Kompleksitas kebijakan pertanahan dan penegakan hukumnya menjadi persoalan
serius dalam konflik tanah di Telukjambe, hal ini didasarkan pada fungsi tanah yang sangat
strategis dalam menunjang aktivitas kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan

informasi. Dengan demikian harus ada kemauan dan komitmen bersama untuk mencari
solusi alternative konflik pertanahan di Teluk Jambe Karawang yang telah memakan banyak
korban jiwa. Misalnya, pecahnya konflik fisik antara petani dengan pihak perusahaan yang
mencoba merangsek lahan garapan pada Oktober 2016 pun menjadi puncaknya. Belasan

warga ditahan sementara ratusan lainnya memilih mencari suaka ke Jakarta untuk menye-
lamatkan diri karena takut diburu oleh aparat.
Putusan hakim sebagai Ultimum remedium (jalan terakhir) dalam sengketa pertanahan
di Telukjambe seharusnya korporasi dan masyarakat pemilik tanah wajib melaksanakan

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena posisinya sebagai hukum dalam
kasus konkrit. Subtansi putusan pengadilan terkait kepemilikan tanah di Teluk Jambe
Karawang memang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Masyarakat pemilik

tanah yang secara turun temurun menempati dan memiliki tanah tiba-tiba harus mele-
paskan haknya hanya oleh sebuah putusan pengadilan yang ditengarai penuh dengan kon-
spirasi. Yang paling aneh adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 2009
dengan Putusan No. 695/K/PDT/2009. Putusan ini memberikan hak kepada PT. SAMP

untuk menguasai tanah seluas 350 ha di Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Kara-
wang, namun putusan tersebut tanpa didukung dengan bukti kepemilikan apapun yang
disampaikan oleh PT. SAMP. Padahal, di atas tanah seluas 350 ha itu terdapat tanah-tanah
milik masyarakat baik yang sudah bersertifikat maupun yang masih proses pembuatan

sertifikat di BPN. Dengan demikian masyarakat merasa dirugikan dan menolak putusan
tersebut. Perlawanan masyarakat yang kian massif menyebabkan berbagai upaya penyele-
saian konflik tanah di Telukjambe makin jauh dari kenyataan, meskipun Presiden Jokowi

telah menjajikan untuk menyelesaikan secepatnya.

2. Saran
Patut diketahui bersama bahwa Karawang adalah daerah pengembangan industri,

sehingga kalau kasus ini terus dibiarkan, akan mengganggu iklim investasi akibat dari
ketidaktegasan pemerintah, dan masih lemahnya penegakan hukum pertanahan.
Maka Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, harus melakukan teguran

keras kepada Kepala BPN, Kalpori, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, agar melak-
sanakan proses peradilan dengan benar tanpa adanya diskriminasi dan praktek ketidak-