Page 121 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (BAWANG MERAH)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA

Mira Novana Ardani
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Prof.Soedarto,SH, Tembalang, Semarang
Email: miranovana@yahoo.com

Abstrak
Pertanian merupakan salah satu contoh bidang pekerjaan di Indonesia yang menggantungkan pada
lahan. Dalam melakukan pekerjaannya, para petani maupun pemilik lahan pertanian seringkali
menerapkan apa yang dinamakan bagi hasil. Hal ini dilakukan supaya antara pemilik tanah tidak
hanya “sendirian” dalam mengerjakan tanah pertaniannya untuk menghasilkan panen yang
diharapkan. Sistem bagi hasil yang bagaimana yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional, serta apa
saja yang diperhatikan dalam menerapkan bagi hasil tanah pertanian (khususnya bawang merah)
untuk mendukung terlaksananya reforma agraria perlu diperhatikan. Ketentuan bagi hasil tanah
pertanian ada yang menurut hukum adat, namun ada juga dari sebelum keluarnya Undang-Undang
Pokok Agraria sudah diterbitkan aturannya. Kedua hal ini sangat berbeda terutama mengenai
besaran penghitungan bagi hasil yang akan didapat oleh pemilik tanah maupun penggarap. Hal ini
berkaitan dengan reforma agraria yang mana reforma agraria merupakan pembaruan agraria yang
juga ada kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris terhadap
hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari
penelitian lapangan dan data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan. Data yang yang
terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada. Pembaruan
agraria yang mana mencakup sutau proses yang berkesinambungan kaitannya dengan penataan
kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria sangat terkait
dengan bagi hasil tanah pertanian (khususnya bawang merah) apabila mendasarkan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara konsisten.
Kata kunci: Bagi Hasil Tanah Pertanian, Reforma Agraria

A. Pendahuluan
Rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia sebagai pemilik wilayah yang
ada di Indonesia mempunyai hubungan yang bersifat abadi dengan bumi, air, dan ruang
angkasa yang merupakan kekayaan nasional. Selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai
bangsa Indonesia masih ada, dan selama bumi, air, ruang angkasa masih ada, dalam keadaan

yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau
meniadakan hubungan tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang
Pokok Agraria dalam penjelasan umumnya.
Pasal 7 UUPA mengatur aturan yang terkait dengan ketentuan pemilikan dan pengu-
asaan tanah, bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak
diperkenankan, karena hal tersebut dapat merugikan kepentingan umum. Dalam hal

pelaksanaan Pasal 7 tersebut, diatur ketentuan mengenai tanah-tanah yang memiliki kele-
bihan dari batas maksimum.
Pasal 17 UUPA mengatur tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum

dan mengenai luas minimumtanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu
keluarga atau badan hukum.Salah satu asas yang terdapat dalam Hukum Agraria di Indonesia

113