Page 123 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Mira Novana Ardani: Bagi Hasil Tanah Pertanian (Bawang Merah) ... 115

mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya olehkedua belah pihak. Pola
penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan petani dan taraf kehidupan
mereka. Kekurangan tanah untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok
dalam suatu masyarakat agraris.

Undang-Undang Pokok Agraria mengatur mengenai agraria, baik bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya, termasuk tanah. Pengaturan yang terdapat dalam UUPA
bukan hanya memuat ketentuan-ketentuan perombakan hukum agraria, namun juga

memuat lain-lain pokok persoalan agraria serta penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan-
persoalan tersebut pada waktu terbentuknya UUPA merupakan program revolusi di bidang
agraria, yang disebut agrarian reform Indonesia.Reforma agraria memiliki pengertian yakni
restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan
3
sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Istilah pembaruan agraria baru diperkenalkan di
tahun 2001, sejak lahirnya Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan
pengelolaaan sumber daya alam, yang berarti bahwa istilah reforma agraria (agrarian reform)
4
lebih dulu dikenal dalam wacana ilmiah dibandingkan istilah pembaruan agraria.
Menjalankan reforma agraria dapat diartikan dan dimaknai suatu upaya sistematik,
terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas,
untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi

pembentukan masyarakat ‘baru’ yang demokratis dan berkeadilan, yang dimulai dengan
langakh menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanh dan kekayaan alam
5
lainnya.
Sesuai dengan situasi dan kondisi keagrariaan di Indonesia dan tujuan akan mewujudkan

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, agrarian reform Indonesia meliputi 5
program, yang dikenal dengan sebutan panca program, yang salah satu programnya berisi
perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang
bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan

6
keadilan. Program tersebut kemudian disebut program landreform. Salah satu obyek dari
landreform adalah kaitannya dengan bagi hasil tanah pertanian.
Bagi hasil tanah pertanian juga diterapkan pada tanaman bawang merah. Bawang merah

termasuk bahan pokok untuk mengolah berbagai jenis masakan. Selain karena harum,
bawang merah juga memiliki rasa yang khas jika sudah dioleh menjadi sebuah sajian
makanan. Dalam hal penanaman, bawang merah membutuhkan perawatan yang lebih jika
dibandingkan dengan tanaman jenis lainnya, termasuk dari unsur tanahnya. Penulis tertarik

untuk meneliti mengenai bagi hasil yang diterapkan pada tanaman bawang merah khususnya

3 Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia, Sinar Grafika, Makasar, 2015, halaman 19.
4 Bernhard Limbong, Reforma Agraria, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, halaman 26.
5 Yanis Maladi, Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria
Nasional, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25.No.1.Februari 2013, hlm.36.
6 Boedi Harsono, Op.cit, halaman 3.