Page 117 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

Penetapan peraturan tersebut merupakan respons dari pemerintah
terhadap terancamnya daya dukung lingkungan sebagai akibat dari
degradasi dan alih fungsi lahan pertanian. Selama beberapa tahun
berjalan, LP2B ternyata belum cukup memadai untuk memberikan
perlindungan terhadap lahan pertanian. Hal itu didasarkan pada
data dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 21 September
2023, bahwa di Indonesia telah terjadi penurunan kuantitas kawasan
pertanian secara nasional berkisar antara 60.000 s.d. 80.000 hektar/
tahun atau jika dihitung dalam satuan harian menjadi sekitar 165 s.d.
220 hektar/hari. Guna menanggulangi hal tersebut, langkah terobosan
yang diambil pemerintah adalah dengan menetapkan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi
Lahan Sawah, yang akhirnya bermuara pada penetapan Lahan Sawah
yang Dilindungi (LSD). Berbagai kebijakan terkait LP2B maupun LSD
keduanya berorientasi pada urgensi dari pengendalian alih fungsi
lahan pertanian sebagai salah satu strategi peningkatan kapasitas
produksi pertanian nasional. Dengan kata lain, kedua peraturan
tersebut berfokus untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian guna
menjaga ketahanan pangan.

Di satu sisi, jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat
setiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (2023),
jumlah penduduk di Indonesia telah meningkat sebanyak 12 juta jiwa
dalam kurun waktu 2019 s.d. 2023. Peningkatan tersebut memberikan
problematika tersendiri terutama dalam hal ketersediaan lahan
untuk permukiman, yang keberadaannya stagnan bahkan cenderung
berkurang. Jika ditinjau dari perspektif daya dukung dan daya
tampung lingkungan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
ketimpangan sebagai akibat dari terus menyusutnya ketersediaan
tanah. Guna menjawab ketimpangan tersebut, Pemerintah Republik
Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut Kementerian ATR/

102 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals