Page 13 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
P. 13

Hilmar Farid, dkk.
            lama berada di ranah hukum dan ekonomi. Tokoh terpenting dalam studi
            hukum tidak lain dari Cornelis van Vollenhoven yang memimpin usaha
            raksasa untuk mengkodifikasi–atau lebih tepat merumuskan–apa yang
            disebutnya hukum adat di seluruh Nusantara (Otto and Pompe: 239).
            Salah satu fokusnya adalah kepemilikan tanah dan hak-lain atas tanah
            seperti beschikkingsrecht dalam tatanan adat. Kajian hukum adat ini
            kemudian berkembang pesat dan melahirkan 46 jilid Adatrechtbundels
            dan menjadi landasan penting bagi banyak studi hukum adat yang lebih
            spesifik. Di bidang ekonomi ada sejumlah nama penting seperti George
            Gonggrijp yang menyusun sejarah ekonomi Hindia Belanda yang
            pertama (1928), Jan Boeke, yang dikenal dengan teori ‘dualisme ekonomi’
            (1942 dan 1961), serta John Furnivall dengan tesisnya mengenai ‘ekonomi
            majemuk’ di Hindia Belanda (1939). Para ahli ini membuka jalan bagi
            munculnya kajian mengenai berbagai aspek spesifik dalam kajian agraria,
            termasuk di dalamnya, sejarah agraria. Tentu perlu disebut juga karya
            Clifford Geertz, Agricultural Involution (1963) yang kemudian mengun-
            dang banyak kritik tapi sekaligus menjadi pijakan penting bagi banyak
            penulis lain untuk mengembangkan temuan dan argumentasi mereka.
            Kajian agraria yang lebih sosiologis dan historis baru muncul belakangan,
            dipelopori antara lain oleh Sartono Kartodirdjo dengan tesisnya tentang
            pemberontakan petani di Banten pada akhir abad kesembilanbelas (Karto-
            dirdjo 1966). Peran penting lain dari Kartodirdjo adalah usahanya mem-
            pertemuan kajian sejarah dengan ilmu sosial sehingga memungkinkan
            terjadinya kajian lintas-disiplin yang sebelumnya terpasung dalam ‘kotak
            disiplin’ berbeda-beda. Pada 1970an akses kepada arsip kolonial di Belanda
            maupun Indonesia semakin terbuka dan mendorong lahirnya kajian
            yang lebih spesifik dan lokal tentang berbagai aspek sejarah agraria
            (O’Malley 1988: 17-29).

                Bagaimanapun berbagai perkembangan dalam kajian sejarah dan
            teori sosial sepertinya tidak mengubah kecenderungan umum yang
            terpatok pada hukum di satu sisi dan ekonomi di sisi lain. Di Indonesia
            kajian hukum sangat dominan dan narasi ‘sejarah agraria’ sebenarnya
            merupakan narasi perpindahan dari rezim hukum yang satu ke rezim
            hukum yang lain, dimulai dari aturan sewa tanah di zaman Deandels

            4
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18