Page 14 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
sampai UU Pokok Agraria 1960. Walau mungkin ada alasan-alasan praktis
yang melatari kecenderungan ini, nampaknya fokus kepada hukum
agraria ini didorong oleh anggapan bahwa kebijakan dan aturan hukum
punya kekuatan yang sangat menentukan, jika bukan paling menentukan,
bagi perjalanan sejarah agraria. Di kalangan akademik internasional
sementara itu ‘sejarah ekonomi’ nampaknya masih merajai kajian
agraria. Beberapa jilid buku dan kumpulan karangan diterbitkan untuk
menerangi berbagai aspek ekonomi agraria dari masa kolonial (Booth
1988, Booth et.al. 1988, Lindblad ed. 1998, Kano 2008). Hampir semuanya
bertolak dari arsip kolonial, terutama statistik pertumbuhan ekonomi,
produksi dan produktivitas, perdagangan internasional, dengan mem-
perhatikan wilayah tertentu atau komoditi tertentu dalam rentang waktu
tertentu pula. Peralatan analisisnya dipinjam dari kajian ekonomi yang
memungkinkan para peneliti membaca sejarah dengan cara baru, terma-
suk menyimpulkan bahwa keuntungan ekonomi Belanda dari Indone-
sia tidak seberapa besar dan bahwa yang dirugikan dengan berakhirnya
hubungan ekonomi kedua negara adalah Indonesia, dan bukan Belanda
(van der Eng 1998). Berbagai pendapat ‘revisionis’ ini disampaikan dengan
keyakinan penuh yang membuat argumen kaum nasionalis dan kajian
ilmiah tentang kemiskinan dan penderitaan orang pribumi di masa
kolonial nampak seperti khayalan belaka. Kritik terhadap pendekatan
semacam ini datang dari kalangan Marxis yang mengarahkan perhatian
terhadap ekspansi kapitalis, dengan fokus pada kepemilikan alat produksi
dan pengerahan tenaga kerja. Di Indonesia perkembangan ini tidak ber-
kembang karena penghancuran gerakan kiri di masa Orde Baru (Farid
2008). Kajian ekonomi politik yang lebih kritis baru kembali awal 1980an
dan terpusat pada pembentukan modal, negara dan sektor industri
modern (Robison 1986, Winters 1996), dengan sedikit perhatian terhadap
sejarah dan masalah agraria.
Karena perhatiannya terpusat pada soal kebijakan dan institusi nega-
ra yang melaksanakan kebijakan, kehidupan penduduk yang konkret
praktis terlewat dalam kajian hukum maupun ekonomi. Penduduk mun-
cul dalam bentuk angka statistik atau kategori abstrak lainnya. Hampir
seluruh kehidupannya diasumsikan, misalnya bahwa angka pertum-

5