Page 16 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
ini. Strategi ini dipilih sebagai langkah awal untuk mendekati ‘sintesis
geografis’ dengan terlebih dulu mengetahui apa yang sudah dan masih
perlu dikerjakan, dan juga untuk membayangkan kerangka umum dari
sejarah/geografi agraria. Mengingat belum banyak kepustakaan tentang
kajian seperti ini di Indonesia perlu juga dibuat sebuah tinjauan umum
tentang pokok-pokok pikirannya.

Sejarah/Geografi Agraria
Dalam berbagai tulisan Gunawan Wiradi, ahli agraria Indonesia,
menjelaskan bahwa istilah ‘agraria’ berasal dari kata Latin ager yang
berarti tanah (land) atau lapang (field). Agraria mengacu pada perike-
hidupan manusia yang terkait dengan tanah, artinya tidak terbatas pada
hubungan manusia dengan tanah tapi juga hubungan antar manusia
yang terbentuk di atas tanah. Istilah itu meluncur ke dalam kosakata
keilmuan dan hukum di Indonesia melalui bahasa Belanda dalam paruh
kedua abad ke sembilanbelas. Pada 1870 pemerintah kolonial menca-
nangkan Agrarische Wet yang menjadi monumen penting dalam
perjalanan sejarah agraria. Dari uraian tentang asal-usul istilahnya kita
bisa melihat bahwa pemahaman tentang kehidupan agraria sebagai
sebuah kesatuan adalah temuan relatif baru. Masyarakat desa yang
menjadi subyek dari Agrarische Wet di masa itu tidak memahami kehi-
dupan mereka dalam kerangka atau batas-batas ‘agraria’ yang ditetapkan
penguasa kolonial. Pengertian ‘agraria’ dari penguasa kolonial terlalu
sempit untuk memahami kehidupan masyarakat yang begitu banyak
corak ragamnya. Tentu ini bukan sekadar permainan istilah saja, tapi
punya implikasi politik dan keilmuan sekaligus. Dengan istilah ‘agraria’
kehidupan sosial yang kompleks direduksi menjadi kotak-kotak yang
mencerminkan kepentingan industri dan birokrasi. Semua hal di luar
kepentingan itu dianggap tidak relevan dan dengan sendirinya dising-
kirkan dari pembicaraan, betapapun dalam kenyataan unsur-unsur itu
berperan penting bagi kelanjutan hidup masyarakatnya. Bahkan peker-
jaan yang tidak langsung terkait dengan pengolahan tanah pun ditem-
patkan dalam bidang lain dan diurus oleh unit atau departemen
pemerintah yang berbeda, padahal pelaku kegiatannya adalah orang yang

7