Page 20 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
nya terhadap tanah ketimbang nasib dan perikehidupan masyarakat
dalam hubungannya dengan tanah. Aturan sewa tanah di masa Raffles
misalnya memang merupakan langkah penting yang mengawali pene-
tapan hukum mengenai tanah di Hindia Belanda, tapi arti pentingnya
lebih dalam sejarah hukum dan birokrasi kolonial daripada sejarah
masyarakat. Seperti diketahui aturan mengenai tanah itu hanya berlaku
di sebagian Banten, pantai utara Jawa dan bagian timur Jawa yang sebe-
lumnya sudah dikuasai oleh VOC. Di daerah-daerah lain, apalagi di luar
Jawa, tidak ada efek apa pun dari aturan hukum tersebut dalam mengatur
kepemilikan tanah apalagi kehidupan sosial yang lebih luas. Penting
untuk diingat juga bahwa Hindia Belanda sebagai sebuah kesatuan
wilayah baru mulai terbentuk pada akhir abad kesembilanbelas. Berlaku
tidaknya hukum kolonial sangat ditentukan oleh perangkat memaksa
yang ada di tiap daerah dan juga status dari daerah tersebut. Domein-
verklaring untuk Sumatra ditetapkan dalam Staatsblad No. 941/1874, tapi
baru bisa berjalan setelah operasi militer mengalahkan gerakan perla-
4
wanan di sana pada awal abad keduapuluh. Dan sampai jauh memasuki
abad keduapuluh aturan tersebut tidak efektif membuka Aceh untuk
eksploitasi.

Persoalannya kemudian bagaimana kita memahami himpunan dari
berbagai perkembangan sosial-historis yang amat kompleks ini? Di satu
sisi ada ancaman generalisasi berlebihan yang mengabaikan sama sekali
kekhususan dari wilayah geografis tertentu, tapi di sisi lain ada juga
bahaya empirisisme naif yang membuat kajian agraria tidak lebih dari
timbunan kasus tanpa ujung dan pangkal. ‘Sintesis geografis’ pernah
diusulkan oleh Sartono Kartodirdjo sebagai alternatif dari ‘sejarah
nasional’ yang terlalu jumawa. Ia menyarankan agar penelitian diarahkan
kepada kemunculan kawasan historis dan interaksi dari berbagai kawasan
itu melalui perdagangan dan pertukaran kultural. Seruan itu bersambut

4 Domeinverklaring sendiri awalnya dibatasi di Jawa dan Madura, dan baru
belakangan diberlakukan ke daerah-daerah lain. Di Borneo ketentuan itu ditetapkan
pada 1875 dan hanya berlaku untuk wilayah selatan dan tenggara. Di karesidenan Menado
ketentuan itu baru berlaku pada 1877.
11