Page 159 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Hilmar Farid, dkk.
kolonial dan atau kaum kapital di satu sisi dengan masyarakat adat di
sisi lain. Keragaman suku yang ada di wilayah ini juga harus dilihat jika
persoalan agraria akan diangkat atau dijadikan sebagai suatu agenda riset
kesejarahan/geografi di kemudian hari. Bagi masyarakat adat Nusa Teng-
gara, seperti halnya masyarakat adat lain, tanah sangat erat kaitannya
dengan kehidupan sosial warganya dan juga mempunyai fungsi sosialnya
sendiri. Tanah dalam konteks Nusa Tenggara tidak dapat dipahami seba-
gai suatu persoalan yang berdiri sendiri, terlepas dari proses panjang
perjalanan sejarah masyarakat adat setempat. Dinamika sejarah yang
terjadi di kawasan Laut Sawu dan sekitarnya ini menunjukkan bahwa
perkembangan kolonialisme tidak selalu tepat atau mengikuti garis
waktu yang baku tentang tonggak-tonggak penting sperti yang dikenal
awam selama ini. Ada perkembangan yang berbeda misalnya dengan Jawa
atau provinsi lain seperti disinggung dalam tulisan ini, baik menyangkut
sistem pertanahan, pengelolaan lahan, periode kolonialisme, dan jenis-
jenis komoditas yang diperdagangkan dari wilayah ini.

Terlepas dari semua itu, benang merah yang dapat ditarik dari per-
kembangan studi agraria Nusa Tenggara ini bahwa kolonialisme Belanda
ditegakkan atau ditancapkan di bumi Indonesia melalui ekspedisi militer,
penandatanganan korte verklaring, dan ekspansi kapital. Ketiganya kait-
mengait satu sama lain dan saling mendukung ketika orang Belanda
mulai menginjakkan kakinya di suatu wilayah yang belum dikuasainya.
Memahami agraria Nusa Tenggara dan sejarahnya dalam dalam bingkai
sejarah Indonesia sama halnya dengan melihat kembali kolonialisme di
bagian tengah Nusantara atau luar Jawa, yang beberapa penggalan wak-
tunya berbeda dari apa yang terjadi di Jawa atau bahkan di Sumatra dan
Kalimantan.

Ke depan, sebagai agenda riset selanjutnya, penting untuk melihat
hubungan antara kolonialisme dan adat secara lebih detil termasuk dam-
pak atau pengaruh yang muncul dari hubungan keduanya. Juga, bagai-
mana peran penguasa lokal sebagai perantara dalam kekuasaan kolonial
di Nusa Tenggara dan hubungannya dengan akses terhadap tanah dan
hak milik yang ada di atasnya. Selain itu, penting pula untuk mengung-
kap inisiatif lokal dalam penyelesaian konflik agraria dalam masyarakat

150