Page 164 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
P. 164
Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
faktor-faktor berbasis tempat itu, seperti degradasi hutan, kondisi kemis-
kinan yang kronis atau gerakan aksi-aksi protes petani, hanya akan mem-
beri pengaruh pada kebijakan nasional, manakala ia diangkut, dibawa
dan diperjuangkan oleh aktor-aktor nasional atau global.
Di Indonesia, politik penguasaan negara atas tanah merupakan
pancaran dari bagaimana negara itu difungsikan oleh rezim penguasanya.
Pada konteks ini, negara dapat dipandang sebagai kekuasaan yang otori-
tatif untuk mendefinisikan cara-cara, proses-proses dan hubungan-
hubungan ketika para pelaku dapat memperoleh, mengendalikan dan
mendapatkan keuntungan melalui aksesnya pada tanah. Menurut uraian
Ribot dan Peluso (2003), akses terhadap tanah merupakan suatu kemam-
puan untuk mendapatkan keuntungan dari tanah, dengan segala relasi
sosial yang menyertainya. Dengan kerangka ini, kita akan menemukan
5
bahwa pihak yang mengendalikan akses akan mengembangkan konflik
dan kerja sama dengan pihak lain berdasar pada keuntungan/kerugian
yang didapatkannya. Pada hubungan konflik/kerja sama inilah kita dapat
melihat signifikansi dan pengaruh dari konteks ekonomi politik yang
bersifat nontempatan.
Tulisan ini adalah suatu contoh penggunaan perangkat analitis
ekologi-politik (political ecology) untuk memahami perubahan agraria
di wilayah Priangan, yakni sebagian besar dataran tinggi Jawa Barat bagian
selatan. Ekologi politik sebagai suatu ilmu hybrid telah kukuh menjadi
suatu bangunan pengetahuan (body of knowledge) yang dihasilkan,
dirawat, disosialisasikan dan dikembangkan oleh concerned scholars
untuk menjelaskan bagaimana perubahan agraria dan/atau lingkungan
terjadi, sebagai akibat dari dinamika sosial, ekonomi, politik, dan seba-
liknya. Meskipun terdapat berbagai variasi di dalamnya, perangkat ana-
litis ekologi politik ini, sebagaimana dikemukakan oleh Michael Watts, 6
5 Jadi, pengertian akses atas tanah termasuk, namun lebih lebih luas dari sekadar, suatu
hak atas tanah, yang banyak terikat dengan tatanan hukum yang berlaku, baik hukum negara
maupun hukum adat. Lihat: Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, 2003, “A Theory of
Access”, Rural Sociology 68(2), 2003 halaman 153-181.
6 Michael Watts, “Political Ecology” dalam A Companion to Economic Geography,
Trevor Barnes and Eric Sheppard (eds). Oxford: Blackwell, 2000, halaman 257-274.
155
