Page 192 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
Yang menjadi beban Pemerintah RI adalah tanah-tanah eks perke-
bunan asing. Sejak zaman pemerintahan fasisme Jepang hingga sebelum
perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di tahun 1949, rakyat petani
telah menduduki dan menggarap kembali tanah-tanah perkebunan milik
asing yang terlantar dan ditinggalkan pemiliknya. Rakyat merasa tanah-
nya telah kembali jadi miliknya. Namun perjanjian KMB (Konferensi Meja
Bundar) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda membalikkannya
kembali. Salah satu butir isi perjanjian itu adalah “perkebunan-perke-
bunan besar yang tanahnya diduduki dan digarap rakyat harus dikem-
balikan kepada pemegang haknya semula, yaitu kaum modal swasta
Belanda. Hal ini berarti, rakyat harus diusir dari tanah-tanah tersebut.” 57
Hal ini tentunya menimbulkan gejolak berupa kemarahan rakyat
sehingga kembali terjadi bentrokan-demi-bentrokan antara rakyat peng-
garap dengan perusahaan perkebunan. Setelah berbagai kemelut besar
terjadi sehubungan dengan penolakan perjanjian KMB tersebut, pada
tahun 1954 pemerintah RI pun mendukung pendudukan dan pengga-
rapan rakyat atas tanah-tanah eksperkebunan asing tersebut, dan berniat

57 Menurut Gunawan Wiradi, “Masalah Perkebunan dalam Konteks Reforma Agraria:
Mencari Pegangan di Tengah Ketidakpastian”, naskah tidak diterbitkan, Perjanjiian KMB
itu berisikan:
(a) Belanda menggunakan istilah “penyerahan” kedaulatan. Bukan “pengakuan”
kedaulatan.
(b) Kedaulatan tidak diserahkan kepada Republik Proklamasi tetapi kepada Republik
Indonesia Serikat (RIS). RI Proklamasi hanya sebagai negara bagian.
(c) Irian Barat di-”sandera”, dengan janji dalam waktu satu tahun (?) akan dilakukan
jajag pendapat (plebisit).
(d) Belanda menuntut agar inti tentara RIS adalah KNIL. Namun dalam hal ini Indo-
nesia menang. Artinya, tuntutan Indonesia diterima, yaitu tentara inti Indonesia
adalah TNI.
(e) Perkebunan-perkebunan besar yang diduduki rakyat harus dikembalikan kepada
pemegang haknya semula, yaitu kaum modal swasta Belanda. Artinya, rakyat harus
diusir dari tanah-tanah tersebut.
(f) Sebagian utang Belanda kepada negara lain (ataupun lembaga-lembaga dana lainnya)
yang notabene dipakai membeli peralatan perang untuk memerangi Indonesia,
menjadi beban Indonesia. Menjadi “utang” Indonesia.
(g) Negara RIS itu berada dalam ikatan kesatuan “Unie Indonesia-Belanda” yang
dikepalai oleh raja Belanda.
183