Page 113 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

104 Himpunan Policy Brief

Hasil Symposium Perda NTT No 8/1974 Hasil diskusi di Pasca Putusan
Ende Tahun MK 35 tahun
Tahun 1972 tentang Pelaksanaan
Penegasan HAT 1984 2012

Tanah Negara Pemerintah Daerah cq. Tanah negara

Gubernur diclaim kembali
menjadi tanah

1. Tanah Suku ditarik menjadi tanah suku
yang dikuasai langsung oleh negara.
2. Hak Perorangan atas tanah suku
dikukuhkan haknya sesuai peraturan

Gambar 1 . Bagan Dinamika Perkembangan Tanah Suku di Nusa Tenggara Timur

Symposium terbatas persoalan tanah suku pada tahun 1972, berkesimpulan bahwa tanah
suku adalah tanah negara. Selengkapnya hasil kesimpulannya sebagai berikut: a) yang diartikan
dengan ‘suku’ ialah perkutuan hukum genealogis; b)‘tanah suku’ adalah tanah yang dikuasai

dengan hak ulayat dari pada suku yang dalam realisasinya berada dalam tangan fungsionaris
adat tertentu secara ex-offico (karena jabatan); d) adanya proses indvidualisasi tanah suku
tidak memenuhi persyaratan persekutuan hukum Genealogis. Selanjutnya terbit Perda NTT No.
8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah, sebagai tindak lanjut Hasil
Symposium Terbatas Persoalan Tanah Suku Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun

1972, dalam Pasal 2 perda tersebut menyatakan bahwa: “Tanah bekas penguasaan masyarakat
Hukum Adat, dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah cq.
Gubernur Kepala Daerah”. maka perlu dilaksanakan penegasan hak atas tanah-tanah suku yang
telah disahkan oleh anggota masyarakat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hak
kepada pemilik-pemilik tanah adat dengan bukti hak yang kuat berupa sertifikat hak tanah. Hal
ini diperkuat Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tk I NTT No. 3/Pem-um/ 1984 yang isinya

adalah :
1. Melarang setiap orang, badan hukum, instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan
untuk membagi tanah negara dan tanah-tanah bekas tanah suku, selama kewenangan
tersebut tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menginventarisasi tanah-tanah kosong yang ditelantarkan dan diatur penggunaannya oleh

pemerintah sesuai dengan rencana induk pembangunan daerah.
3. Memerintahkan Pemerintah Daerah Melakukan Penelitian dan Indentifikasi Keberadaan
Tanah adat, (bila ada ditetapkan keberadaanya, jika tidak ada tanahnya langsung di kuasai
negara).
Selanjutnya Pasca Putusan MK 35 tahun 2012 tanah negara diclaim kembali menjadi tanah
suku.