Page 116 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 107

dengan tanah, misalnya pengadaan tanah dan PTSL kepala suku melakukan klaim bahwa
tanah tersebut adalah milik adat (suku), sehingga proses melalui ijin dari Kepala Suku.
3. Model Pendaftaran Tanah suku di NTT khususnya di Kabupaten Kupang, bahwa dalam
permohonan pendaftaran tanah, pemohon harus menyertakan bukti pelepasan dari ketua
suku/tuan tanah sebagai bukti ijin untuk proses pendaftaran tanah tersebut. Proses itu
dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya klaim dari kepala suku atau tuan tanah
tersebut.

Rekomendasi
1. Tanah Hak Milik Adat berasal dari Tanah Ulayat yang sudah dikerjakan/dikuasai terus
menerus segera dikukuhkan haknya atau didaftarkan sesuai Ketentuan berlaku

2. Tanah-tanah Ulayat yang ditelantarkan/ kosong (karena ladang berpindah) atau dinyataan
tanah yang dikuasai negara dan peruntukannya untuk kepentingan masyarakat.
3. Melakukan Penelitian dan Indentifikasi Keberadaan Tanah adat, (bila ada ditetapkan
Keberadaanya, jika tidak ada tanahnya langsung dikuasai negara)
4. Riwayat hak ulayat dapat ditelusuri dengan peta (peta lama, peta rupa
bumi/Topografi/kartografi) dibandingkan, kemudian dapat mengungkapkan riwayat

pengunaan tanah.

Referensi
Haba, J 2010, Realitas masyarakat adat di Indonesia: Sebuah refleksi, Jurnal Masyarakat &

Budaya, Volume 12 No. 2.
Arizona, Y, Ishimora, IL 2017, ‘Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat: Tren produk
hukum daerah dan nasional pasca putusan MK 35/PUU-X/2012, Outlook Epistema,
Epistema Institute: Jakarta.
Wicaksono, DA dan Yurista, AP, ‘Inisiasi pemerintah daerah dalam mengatur alternatif
penyelesaian sengketa tanah berbasis adat di Kabupaten Manggarai, Jurnal Penelitian

Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2.
Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia dan Universitas Nusa Cendana, Penguasaan Hak Ulayat (tanah suku)
Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009, hlm 22-
23

Kesimpulan Hasil Symposium Terbatas Persoalan Tanah Suku di Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Timur, Tanggal 15 Mei s/d 20 Mei 1972 di Kupang.
The Habibie Center, Kajian Perdamaian dan Kebijakan: Peta Kekerasan di Indonesia (Mei-
Agustus 2013) dan Konflik Lahan Antarwarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Edisi
05/November 2013
snpk.kemenkopmk.go.id/docs/SNPK-Kajian-Perdamaian-Sept-Dec-Ed-3.pdf, diakses tanggal 4

Mei 2019.