Page 118 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

DILEMA PENGAKUAN TANAH ADAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I Gusti Nyoman Guntur, Theresia Supriyanti, dan Harvini Wulansari

Ringkasan Eksekutif

Negara sebagai Badan Penguasa, memang tidak perlu memiliki tanah cukup diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengelolanya, namun dalam kedudukan sebagai
penyelenggara Negara (Pemerintah) dapat mempunyai hak atas tanah. Dengan logika yang
senada, terkait dengan masyarakat (hukum) adat Dayak di Kalimantan Tengah yang diakui

oleh konstitusi mempunyai hak ulayat, apakah hanya berkedudukan sebagai pengatur dan
pengelola tanah ulayat saja, atau juga dapat berkedudukan sebagai pemilik tanah. Kajian ini
penting, karena sebagai pelaksana UUD 1945, UUPA merupakan produk hukum negara
pertama yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat seperti hak atas hak atas druwe
desa di Bali atau ganggam bauntuik di Sumatera Barat yang saat ini dapat diterbitkan
sertipikatnya.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah mempunyai
beragam budaya dan aktifitas terkait tanah yang bersifat normatif, mengandung sifat hak,
dihormati, dihargai, dan dipatuhi. Saat ini secara alami tanah-tanah adat tersebut cenderung
bersifat perseorangan atau kelompok, sedangkan yang bersifat komunal terdapat secara
sporadis memang pemanfaatannya tanpa pengolahan tanah secara intensif. Terhadap

penguasaan tersebut, statusnya diklaim sebagai tanah negara oleh otoritas kehutanan atau
pertanahan. Adanya amandemen oleh Mahkamah Konstitusi yang ditindaklanjuti dengan
pelaksanaan IP4T dan diganti dengan PPTKH, hanya memprioritaskan penyelesaian tanah-
tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh perorangan atau kelompok, sedangkan tanah yang
dikuasa secara komunal (masyarakat adat Dayak) belum ada pengusulannya.
Dalam upaya merealisasikan pengakuan penguasaan tanah adat secara komunal,

disarankan kepada Bupati juga mengajukan permohonan penyelesaian melalui kegiatan PPTKH
terhadap penguasaan tanah-tanah ulayat, dalam inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah
selain berdasar fakta-fakta hukum semata harus juga melihat fakta-fakta sosial dan budaya
setempat, perlu ada kebijakan yang mengatur status hukum tanah ulayat, kedudukan
masyarakat adat sebagai subyek hukum hak atas tanah, serta menetapkan bentuk unit sosial

masyarakat adat Dayak.

Pendahuluan
Berdasarkan asas kenasionalan yang diatur dalam Pasal 1 UUPA, UUPA berpendirian
bahwa seluruh tanah yang ada di seantero wilayah Republik Indonesia ini, merupakan
kekayaan nasional yang dimiliki oleh Bangsa (rakyat) Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 2

UUPA (lihat Penjelasan Umum Bagian II UUPA), UUPA berpendirian bahwa untuk mencapai