Page 205 - Berangkat Dari Agraria

182 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
produktivitas tanaman pangan pokok sudah menunjukkan hasil.
Gerakan bersama ini diperlukan agar perjuangan untuk akses pada
tanah dengan produksi pangan tersambung.

Dalam dialog ini dikupas konsep kedaulatan pangan
dan kaitannya dengan kebijakan pertanian, reforma agraria,
penataan kehutanan, dan pembaruan desa. Juga dibahas UU
Desa yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi upaya
mendemokratisasi desa, termasuk dalam penataan aset (tanah dan
hutan) yang ada di desa. Pemberdayaan masyarakat desa menjadi
kunci bagi pembaruan desa yang lebih adil dan demokratis.

Pokok pikiran
Kedaulatan pangan dalam pendekatan hak asasi manusia
(HAM) harus diwujudkan sebagai kewajiban negara. Hak atas
pangan tidak sama dengan kedaulatan pangan. Hak atas pangan
tidak sama dengan ketahanan pangan. Hak atas pangan tidak sama
dengan negara harus menyediakan pangan secara gratis atau cuma-
cuma. Kedaulatan pangan adalah bagian dari hak atas pangan.
Problem pangan bukan hanya pada ketersediaan tetapi juga akses.
Sejauhmana rakyat atau warga negara memiliki akses yang baik atas
pangan sangat menentukan wajah kedaulatan pangan.
Ada enam pilar penting kedaulatan pangan. Pertama, fokus pada
pangan untuk rakyat, dan pangan bukan sebagai barang dagangan.
Kedua, pangan dikontrol oleh rakyat atau komunitas, dengan
penghargaan tinggi terhadap petani. Ketiga, mekanisme produksi,
distribusi, dan konsumsi mengutamakan pangan lokal. Keempat,
kontrol terhadap pangan di tingkat lokal. Kelima, membangun
kembali pengetahuan pertanian lokal. Keenam, bekerja selaras
dengan alam.

Kedaulatan pangan tidak terlepas dari upaya meningkatkan
produktivitas pertanian pangan, mekanisme distribusi bahan
pangan, konsumsi pangan, hak asasi manusia dan penyelesaian
konflik agraria dan kekayaan alam. Kedaulatan pangan juga