Page 207 - Berangkat Dari Agraria
P. 207

184  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             dengan upaya  menata ulang pedesaan  sehingga  lebih  demokratis
             dan mengutamakan kepentingan  desa  sebagai kawasan  utama
             pertanian  dan  petani  sebagai  rakyat  desa  yang  berperan  pokok
             dalam menyediakan aneka sumberdaya bagi tercapainya kedaulatan
             pangan.


             Tindak lanjut
                 Berangkat dari  proses dan  hasil  dialog  ini  lalu  dirumuskan
             sejumlah rekomendasi.  Pertama, perwujudan  kedaulatan pangan
             mesti menjadi agenda dan program aksi bersama yang konvergen
             dari semua unsur pemerintahan yang terkait, khususnya pertanian,
             agraria/pertanahan, kehutanan,  desa, koperasi, kelautan  dan
             perikanan, kemaritiman, dan seterusnya.

                 Kedua, perjuangan  mempercepat perwujudan  kedaulatan
             pangan membutuhkan  peran  aktif  dari  masyarakat luas melalui
             penyebaran  pengetahuan dan  kemendesakkan agenda  kedaulatan
             pangan, dan organisasi/jaringan gerakan yang berbasis anggota dan
             komunitas di  desa dan wilayah-wilayah  yang  berkontribusi  pada
             perwujudan swasembada, kemandirian menuju kedaulatan pangan.

                 Ketiga,  mewujudkan  kedaulatan  pangan  tidak  hanya bicara
             tentang upaya meningkatkan produktivitas pertanian pangan, tetapi
             juga upaya penataan produksi pertanian  –termasuk peternakan—
             secara kolektif, dengan penggunaan teknologi, benih/bibit, pupuk
             yang  selaras alam,  serta diversifikasi  pangan dan  keadilan akses
             atas pangan dengan mengakomodasi pola produksi dan konsumsi
             masyarakat lokal.
                 Keempat, titik kritis dari perwujudan kedaulatan pangan adalah
             kelemahan  negara  dalam  membangun  jaringan  distribusi  yang
             berkeadilan,  sehingga  perlu  segera  dibangun  dan dikembangkan
             jaringan distribusi pangan baru, seperti Toko Tani Indonesia (TTI).
             Kelima,  perlu  didorong  percepatan  pelaksanaan  reforma  agraria
             yang  tidak hanya menjalankan  amanah RPJM,  tetapi juga  guna
             mewujudkan keadilan agraria, dengan memastikan petani memiliki,
             menguasai dan menggunakan tanah untuk produksi pangan.
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212