Page 206 - Berangkat Dari Agraria

BAB V 183
Penataan dan Pengembangan Pertanian
menyangkut kepentingan produsen, distributor, dan konsumen
pangan secara terintegrasi.

Pemahaman tentang kedaulatan pangan dan reforma agraria
dari sudut pandang pemerintah, petani, dan masyarakat sipil,
perlu terus didekatkan dengan cara duduk bersama dan berdialog
untuk merumuskan konsep kebijakan dan model pelaksanaan yang
paling tepat. Banyak peluang sekaligus tantangan dalam upaya
mempercepat pencapaian kedaulatan pangan. Peluang harus diraih
dan dikawal oleh keterlibatan organisasi rakyat (petani) yang luas.
Perlu disusun dalam sebuah roadmap percepatan perwujudan
kedaulatan pangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan reforma
agraria dan pembaruan desa.
Reforma agraria adalah prasyarat dasar bagi perwujudan
kedaulatan pangan dan pembaruan desa yang pada intinya sebagai
upaya menyelesaikan ketimpangan pemilikan, penguasaan dan
penggunaan tanah dan kekayaan alam. Kedaulatan pangan dan
reforma agraria membutuhkan perubahan arah dan strategi
pembangunan ekonomi secara mendasar.
Pemerintah sudah memiliki visi, misi, dan program aksi
terkait kedaulatan pangan dan reforma agraria. Nawacita yang
diterjemahkan ke dalam RPJMN, telah dioperasionalkan ke dalam
rencana-rencana strategis kementerian. Kementerian Pertanian
sedang mengupayakan perwujudan kedaulatan pangan itu dengan
upaya memperkuat program peningkatan produksi pangan pokok
dan strategis serta pembenahan dalam mekanisme distribusi yang
menjaga keseimbangan bagi produsen pangan (petani) dengan hak-
hak masyarakat luas (konsumen). Tantangan yang besar sedang
dihadapi di tataran kebijakan adalah kerap kali kebijakan pemerintah
masih sektoral dan tidak menjawab langsung akar persoalan yang
bersumber pada kondisi ketersediaan lahan dan kehidupan sosial
ekonomi petani di desa.

Percepatan perwujudan kedaulatan pangan mensyaratkan
adanya kondisi agraria dan pengelolaan kekayaan alam, terutama
tanah dan hutan, yang berkeadilan dan berkelanjutan serta