Page 316 - Berangkat Dari Agraria

BAB VIII 293
Kondisi dan Dampak Ekologi
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan
lima aspek pemulihan lingkungan (26 Januari 2021). Pertama, aspek
perencanaan yang menuangkan detail tentang apa saja kegiatannya
yang didukung data yang kuat, kerjasama KLHK dan Pemprov Kalsel,
termasuk penyiapan early warning system banjir.

Kedua, rekayasa teknis/engineering, termasuk aspek regulatif
dan penataan ruang. Caranya dengan membuat bendungan,
daerah tangkapan air, dan normalisasi sungai, termasuk Perda Jasa
Ekosistem Kalsel. Ketiga, aspek vegetatif, yaitu kegiatan rehabilitasi
Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi tanah dan air, penanganan
lahan kritis dan agroforestri.
Keempat, aspek sosial berupa sosialisasi, pelibatan masyarakat,
komunikasi, dan membangun data-base sehingga tidak terjadi
simpang siur informasi. Kelima, aspek kelembagaan di KLHK dan di
Provinsi Kalsel sehingga punya saluran komunikasi langsung yang
cepat.

Politik perizinan
Sejumlah pihak menyebut bencana alam erat kaitannya
dengan politik perizinan dalam pengelolaan kekayaan alam.
Tim Kebencanaan KSP mengkaji cepat konsesi perkebunan dan
kehutanan. Hasilnya, izin Kebun Sawit sejak 1984-2020 ada 859 Izin
dengan pelepasan kawasan hutan seluas 7,3 juta hektar. Sebanyak
746 Izin, seluas 6,8 juta hektar (94%), diberikan sebelum era Jokowi.
Sedangkan 113 izin, seluas 600 ribu hektar, di 27 lokasi dengan luas
lebih dari 195 ribu hektar telah memperoleh persetujuan prisip di
tahun 2012-2014.
Selama era Jokowi, hanya 5,6% izin sawit yang dikeluarkan, atau
lebih dari 94% pelepasan kawasan hutan, seluas lebih dari 6,8 juta
hektar, terjadi selama 36 tahun dari era sebelumnya. Ini fakta yang
tak bisa dibantah. Sementara Izin Hutan Tanaman Industri tahun
1992-2020, seluas 10 Juta Hektar, dengan rincian 892 ribu hektar
diberikan selama era Jokowi, atau 8,8% dari keseluruhan izin, yang
590 ribu hektar di antaranya telah memperoleh persetujuan prinsip